Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Repro

Politik

Pemerintah Ogah Cabut UU ITE, Mahfud: Bunuh Diri Kita!

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 20:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keputusan pemerintah merevisi sejumlah pasal di dalam UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menganulir tuntutan publik yang menginginkan peraturan tersebut dicabut.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pentingnya UU ITE dalam menjaga keamanan dan keutuhan Bangsa Indonesia.

Sebagai buktinya, Mahfud menyatakan bahwa UU ITE ini pertama kali dibuat pada 2008. Pada saat itu, pemerintah yang memimpin sudah memprediksi ancaman keamanan dan kedaulatan melalui digital.

"Jadi 13 tahun yang lalu ini sudah dikatakan penting, ini mengancam keamanan, kedaulatan, keutuhan bangsa kita kalau kegiatan digital, elektronik, yang agak liar pada waktu itu dibiarkan. Sehingga itu sudah diundangkan tahun 2008," ujar Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (11/6).

Mahfud tak memungkiri adanya masalah yang timbul di lapangan, yaitu yang disebut oleh masyarakat sebagai pasal karet. Pasal karet itu, katanya, menjadi satu poin di dalam pasal UU ITE yang diprotes karena diduga menimbulkan kriminalisasi.

"Orang yang kadang kala tidak salah dijerat dengan UU ITE. Ini penilaian masyarakat ya, terutama masyarakat sipil. Kemudian ada diskriminasi, perlakuan berbeda," ucapnya.

Berdasarkan hal itu, lanjut Mahfud, pemerintah memutuskan untuk merevisi sejumlah pasal di dalam UU ITE usai melakukan kajian koperhensif bersama sejumlah pihak terkait dengan TIm Kajian UU ITE yang dibentuk Menko Polhukam.

"Bunuh diri kalau kita mencabut UU ite itu. Kesimpulan ini diperoleh setelah kita lakukan FGD dengan tidak kurang dari 50 orang akademisi, praktisi hukum, NGO, korban UU ITE, pelapor UU ITE, politisi, jurnalis baik perorangan maupun organisasi," demikian Mahfud MD.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya