Pimpinan DPR: Tidak Ada Kebijakan Yang Membebani Rakyat

DPR RI tegas menolak segala bentuk kebijakan yang membebani rakyat. Salah satunya adalah rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako.

Begitu dikatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyikapi polemik revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sedang ramai dibahas publik.

"Teman-teman DPR ketika mendengar isu itu sudah menyatakan bahwa hal seperti itu (kebijakan memberatkan rakyat) insyaallah tidak akan terjadi," ujar Sufmi Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/6).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini justru mengingatkan agar pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Saat sekarang program yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah program pemulihan ekonomi nasional," imbuhnya.

Ditegaskan juga oleh Dasco, sampai saat ini Pimpinan DPR RI belum menerima draf revisi UU KUP.

"Sampai hari ini belum sampai ke meja pimpinan," tandasnya.