Berita

Minoritas Uighur di Xinjiang/Net

Dunia

Amnesty International: China Menciptakan Neraka Distopia Di Xinjiang

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 16:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ratusan ribu minoritas Muslim di Xinjiang menjadi target pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh China, mulai dari pengawasan hingga penahanan dan penyiksaan massal.

Begitu kesimpulan dari Amnesty International dalam laporan terbarunya pada Kamis (10/6), dengan mengutip lusinan kesaksian dari mantan tahanan kamp di Xinjiang.

Menurut Amnesty International, ratusan ribu pria dan wanita Muslim di Xinjiang menjadi sasaran target penahanan massal dan penyiksaan, pengawasan massal sistemik, serta dipaksa untuk meninggalkan tradisi agama, praktik budaya, dan bahasa lokal mereka.


“Uighur, Kazakh, dan minoritas etnis mayoritas Muslim lainnya di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) China menghadapi pemenjaraan massal, penyiksaan, dan penganiayaan yang diatur secara sistematis oleh negara yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata laporan itu, seperti dimuat Hindustan Times.

Menurut sejumlah mantan tahanan, mereka dipaksa kurang tidur, pemukulan, hingga penggunaan kursi besi ketika diinterogasi.

“Pihak berwenang China telah menciptakan ‘pemandangan neraka distopia’ dalam skala yang mengejutkan di XUAR,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard.

“Ini harus mengejutkan hati nurani umat manusia bahwa sejumlah besar orang telah menjadi sasaran cuci otak, penyiksaan dan perlakuan merendahkan lainnya di kamp-kamp interniran, sementara jutaan lainnya hidup dalam ketakutan di tengah aparat pengawasan yang luas,” tambahnya.

Pemerintah China tidak menyangkal keberadaan kamp di XUAR. Tetapi Beijing menyebut kamp tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya anti-terorisme dan deradikalisasi.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan tindkaan tersebut sesuai dengan hukum. Selain itu, Xinjiang juga menikmati stabilitas sosial dan pembangunan yang sehat setelah empat tahun tanpa kasus teror.

Bahkan warga Xinjiang menikmati hak-haknya sebagai Muslim yang bebas untuk bebas berdoa di 24 ribu masjid.

"Fakta-fakta dasar ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa, atau penindasan agama di Xinjiang," tegas Wang Yi.

Namun dalam laporannya, Amnesty International mengungkap tekanan dari otoritas membuat banyak minoritas Muslim berhenti untuk berdoa atau menunjukkan tanda-tanda sebagai pemeluk Islam.

"Kami tidak bisa mengucapkan 'Assalamualakum' lagi. Al Quran, sajadah, dan artefak keagamaan lainnya telah dilarang secara efektif," ujar seorang pria.

Dalam laporan tersebut, Amnesty mengatakan pemerintah China harus segera menutup semua kamp interniran yang tersisa dan membebaskan semua orang yang ditahan di kamp tersebut.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya