Berita

Pasukan AS/Net

Dunia

Taliban: Pangkalan Militer AS Di Pakistan Tak Bisa Dibenarkan!

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 12:09 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keputusan Pakistan untuk menolak pembangunan pangkalan militer atau operasi drone Amerika Serikat (AS) di negaranya disambut baik oleh Taliban.

Bulan lalu, Pakistan telah membantah rumor yang menyebutkan AS akan membangun pangkalan militer di wilayahnya setelah Washington menarik semua pasukan dari Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi pada 25 Mei menegaskan informasi tersebut tidak berdasar dan spekulatif.


Menanggapi hal tersebut, Taliban memuji keputusan Pakistan. Menurut Taliban, permintaan AS untuk membangun pangkalan militer di Pakistan tidak dapat dibenarkan.

"Kami menyambut baik keputusan yang diambil oleh otoritas Pakistan untuk tidak memberikan pangkalannya kepada pasukan AS. Permintaan pasukan AS untuk memiliki pangkalan di Pakistan tidak dapat dibenarkan, dan Pakistan merespons dengan benar," ujar jurubicara Taliban Sohail Shaheen, seperti dimuat ANI News.

Sementara itu, New York Times pada awal pekan ini mengungkap bahwa negosiasi terkait pembangunan pangkalan militer antara AS dan Pakistan menemui jalan buntu.

"Beberapa pejabat Amerika mengatakan bahwa negosiasi dengan Pakistan telah menemui jalan buntu untuk saat ini. Yang lain mengatakan opsi tetap ada di atas meja dan kesepakatan mungkin terjadi," kata laporan NYT awal pekan ini.

Dimuat NYT, Pakistan telah menuntut berbagai pembatasan sebagai imbalan dari penggunaan pangkalan militer AS di sana. Termasuk mengharuskan mereka menandatangani dokumen sebelum menyerang Afghanistan.

Pentagon sekarang sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan serangan udara ke Afghanistan jika negara itu jatuh ke dalam krisis karena meningkatnya kekerasan oleh Taliban.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya