Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro/Net

Dunia

Gara-gara Sanksi AS, Pembayaran Vaksin COVAX Venezuela Diblokir Bank

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 08:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sanksi Amerika Serikat (AS) kembali menjadi hambatan Venezuela untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Pasalnya sanksi tersebut membuat Venezuela kesulitan mendapatkan vaksin dari skema COVAX.

Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro telah berulang kali mengatakan tidak mampu membayar skema COVAX untuk mendapatkan vaksin Covid-19 karena sanksi AS.

Namun kemudian pada Maret, Venezuela mengumumkan telah melakukan pembayaran 120 juta dolar AS yang diperlukan untuk membeli vaksin.


Sayangnya, sebagian dari pembayaran tersebut telah diblokir oleh bank karena sanksi AS.

Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan pembayaran sisa 10 juta dari pembelian vaksin tidak dapat dilakukan karena empat pembayaran sebelumnya telah diblokir.

"Sistem keuangan yang juga bersembunyi di balik lobi AS, memiliki kekuatan untuk memblokir sumber daya yang dapat digunakan untuk mengimunisasi penduduk Venezuela," kata Rodriguez dalam siaran televisi pada Kamis (10/6).

Di Twitter, Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza mengunggah salinan surat dari COVAX yang mengungkap bahwa mereka mendapatkan informasi dari Swissbank UBS bahwa empat transaksi dengan total nilai 4,6 juta dolar AS telah diblokir dan sedang diselidiki.

“Venezuela telah membayar semua komitmennya dengan mekanisme COVAX untuk mendapatkan vaksin. Namun, bank secara sewenang-wenang telah 'memblokir' pembayaran terakhir dan sedang dalam 'penyelidikan'. Sebuah kejahatan!" cuit Areaza.

Di dalam surat COVAX, disebutkan Venezuela tertarik untuk membeli vaksin Johnson&Johnson dan Novavax.

Dalam beberapa pekan terakhir, Venezuela telah mulai memvaksinasi tenaga medis dan lansia menggunakan vaksin yang disediakan oleh Rusia dan China.

Sejauh ini, Venezuela telah melaporkan 246.764 kasus Covid-19 dan 2.764 kematian.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya