Berita

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad/Net

Politik

Berkaca Dari Revolusi Perancis, Fraksi Gerindra Wanti-wanti Tumbangnya Rezim Akibat Kebijakan Perpajakan

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 23:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

. Kebijakan perpajakan yang tengah disusun Kementerian Keuangan di dalam draf revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disoroti DPR secara seksama.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mewanti-wanti Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya, dia melihat di dalam draf revisi UU KUP itu terdapat rencana penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk sembako.

"Hati-hati Menteri Keuangan harus memastikan kebijkaan perpajakan harus berkeadilan bagi rakyat,” ucap Kamrussamad dalam rapat kerja bersama Komisi XI dengan Kemenkeu, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).


Politisi Partai Gerindra ini menyinggung Sri Mulyani soal keberpihakannya, dengan menyebutkan kebijakan Kemenkeu bulan lalu yang mengenai pembebasan pajak barang mewah atas kendaraan mobil (PPnBM) di bawah harga Rp 200 juta.

"Minggu ini mau kenakan pajak sembako, Ini mencederai rasa keadilan Rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, di berbagai negara banyak penguasa tumbang akibat sistem Perpajakan yang mencekik rakyat, seperti yang terjadi di India, Perancis hingga Amerika Serikat.

Ia menceritakan kejadian di Perancis pada periode 1774 hingga 1792. Kaisar Perancis, Louis XVI, kata Kamrussamad telah keterlaluan dalam memungut pajak. Sementara peruntukan pajak tidak efisien dan tidak adil.

"Menkeunya Colbert, ugal-ugalan nguber pajak rakyat. Itulah salah satu peyebab Revolusi Perancis. Louis XVI dan Marie Antoinette akhirnya dihukum mati dengan Guillotine 1793," katanya.

Contoh lain yang ia paparkan adalah kejadian di Amerika, pada awal dari revolusi kemerdekaan negri Paman Sam. Rakyat di Boston saat itu melemparkan teh ke pelabuhan di Boston, sebagai protes terhadap pajak teh oleh Inggris.

"No taxation without representation. Sementara di India, kenaikan pajak dan monopoli garam yang dilakukan Inggris membuat Mahatma Gandhi menggalang kekuatan. Bersama jutaan rakyat India, Gandhi menggelar aksi long march yang dikenal sebagai gerakan Satyagraha,” urai Kamrussamad.

“Gerakan protes damai itu diikuti jutaan orang, awal dari kemerdekaan India,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya