Berita

Lambang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)/Net

Politik

Tidak Ada Bukti Pelanggaran HAM Dalam TWK KPK, Komnas HAM Cari Sensasi?

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 21:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemanggilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hanya sensasi.

Begitu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar menilai tindaklanjut Komnas HAM atas laporan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pasalnya, Dedi tidak melihat adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan KPK dalam menyelenggarakan TWK yang menjadi syarat peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).


"Ini sangat tendensius, spekulatif, tidak didukung dan dijelaskan bukti yang ada. Serta menggeneralisasi suatu perbuatan yang hanya untuk mencari sensasi publik saja," ujar Dedi kepada wartawan, Kamis (10/6).

Selain itu, Dedi juga mengomentari upaya pegawai KPK yang tidak lolos TWK, termasuk Novel Baswedan di dalamnya, yang tidak tepat melaporkan persoalan penyelenggaran TWK ke Komnas HAM.

"Menurut saya itu salah kamar juga. Ke Komnas HAM kan harus ada pelanggaran HAM berat lalu kemudian didalami oleh pihak Komnas HAM," ungkapnya.

Maka dari itu, Dedi mempertanyakan letak substansi pelanggaran HAM yang dilaporkan Novel Baswedan Cs.

Menurut Dedi, seharusnya Komnas HAM menjelaskan ke publik ihwal alasan hukum pemanggilan pimpinan KPK tersebut. Ia pun mengaku heran jika Komnas HAM juga ikut mengurusi persoalan TWK lembaga antirasuah yang seharusnya masuk ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahkan dalam pandangan Dedi, Komnas HAM malah tampak ngotot dalam memproses pelaporan Novel Baswedan Cs. Karena seyogyanya, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN lewat TKW sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) 41/2020 yang mengatur tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Detail yang mengatur PP ini kemudian diterbitkan Perkom KPK 1/2021 yang mengatur tata cara dan mekanisme pengalihan status pegawai menjadi ASN

"Kita ketahui bersama yang dilakukan oleh KPK merupakan amanat undang-undang. Menurut saya harusnya Komnas HAM lebih fokus dan serius dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat saja ketimbang mencari sensasi," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya