Soal Dana Haji, Kalau Dipakai Buat Infastruktur Atau Diinvestasikan, Ya Dibuka Saja

Pembatalan keberangkatan ibadah haji tahun 2021 berdampak munculnya kecemasan masyarakat luas akan keamanan dana haji yang dikelola oleh pemerintah.

Menurut pengamat politik Tamil Selvan, wacana audit independen yang melibatkan ormas-ormas Islam terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah perlu juga dilakukan. Namun, kata dia, hal ini juga harus dibarengi oleh keterbukaan pemerintah terkait dana haji yang dikelola.

"Audit perlu, sekedar untuk mengobati kecurigaan publik. Namun disisi lain, keterbukaan pemerintah soal dana haji juga tak kalah penting," kata Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6).

Seandainya, kata Tamil, jika memang benar dana haji dipakai oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastuktur, diinvestasikan hingga diputar agar memperoleh keuntungan.  

"Sebaiknya memang pemerintah terbuka saja, soal dana (haji) itu. Jika buat membiayai infrastruktur manfaatnya apa untuk jamaah haji, atapun jika diinvestasikan dan diputar uangnya, apa timbal balik yang bakal diterima oleh jamaah yang telah menyetorkan uangnya untuk pergi haji," kata Ketua Umum Forum Politik Indonesia (FPI) ini.

"Apa manfaatnya, (terus) dibagiin (kalau uangnya diputar atau dinvestasikan), gitulah kira-kira," tekan Tamil menambahkan.

Sekiranya ada ketebukaan dan pemerintah mampu memberikan gambaran manfaat yang diterima oleh jamaah haji ketika uangnya diputar itu, kata Tamil, itulah pembuktian kongkrit pemerintah untuk menjawab kecurigaan publik soal dana haji ini.