Berita

Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani/Net

Politik

Ketum Masyumi: Unhan Harus Arif Dan Bijaksana Soal Pemberian Profesor Untuk Megawati

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 20:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Adalah hal yang wajar timbul polemik atas pemberian gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) kepada Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri yang diagendakan, Jumat (11/6).

"(Gelar profesor) itu sebenarnya didapat dari proses belajar mengajar. Tapi tidak tahu kalau ada kebijakan khusus kampus," kata Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6).

Menurutnya, Unhan harusnya arif dan bijak menyikapi polemik di masyarakat atas keputusannya itu.


"Iya, bisa dikoreksi. Artinya, Unhan harus arif dan bijaksanalah," ujar Ahmad Yani, yang pernah menjadi anggota DPR RI itu.

Dia pun menyoroti kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim. Menurutnya, harus ada standar pemberian gelar profesor kehormatan.

"Tapi bagaimana ya, menterinya saja tidak layak. Masak buat polemik soal peta sejarah, termasuk soal pelajaran agama dan Pancasila," tegas Ahmad Yani.

Hemat dia, sudah selayaknya Presiden Joko Widodo mengevaluasi Nadiem Makarim karena dicurigai memiliki hidden agenda.

Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan memperoleh gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) melalui sidang senat terbuka, Jumat (11/6).

Ketua Umum PDI Perjuangan itu akan menerima gelar Profesor Kehormatan (Gurubesar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya