Berita

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di sela-sela penganugerahan Doktor Honoris Causa bidang politik pendidikan di Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2017/Net

Politik

Bukan Megawati, Harusnya Rakyat Yang Diberi Gelar "Mampu Bertahan Di Tengah Covid"

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 18:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aneh, gelar profesor bisa diumbar. Pemberian gelar profesor kehormatan semestinya tidak ada, yang ada adalah doktor honoris causa.

"Gelar itu mencerdaskan pejabat, membodohi rakyat," kata Direktur Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6).

Jelas dia, disebut mencerdaskan pejabat karena dengan seketika mereka mendapat gelar. Sementara membodohi rakyat maksudnya, pemerintah menganggap masyarakat tidak tahu.


"Mereka mau membodohi rakyat," ujar Gde Siriana, Komite Politik dan Pemerintahan KAMI.

Menurutnya, pemerintah seharunya memberi gelar kepada rakyat yang menderita, bertahan, dan berjuang hidup di tengah pandemi Covid-19.

"Bukan kepada Megawati. Rakyat yang bertahan hidup dalam covid itu yang harus diberi gelar pahlawan, penghargaan," kata Gde Siriana.

Jelas dia, rakyat sudah memberi contoh dan pelajaran berharga bagaimana bisa bertahan hidup di tengah susahnya kehidupan, palagi saat ini di tengah bencana pandemi.

"Ini sindiran dan satir saja. Karena rakyat yang bertahan dan berjuang, maka sepantasnya gelar pahlawan diserahkan kepada mereka, bukan pejabat," ucap Gde Siriana.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan memperoleh gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) melalui sidang senat terbuka, Jumat (11/6).

Ketua Umum PDI Perjuangan itu akan menerima gelar Profesor Kehormatan (Gurubesar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya