Berita

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di sela-sela penganugerahan Doktor Honoris Causa bidang politik pendidikan di Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2017/Net

Politik

Bukan Megawati, Harusnya Rakyat Yang Diberi Gelar "Mampu Bertahan Di Tengah Covid"

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 18:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aneh, gelar profesor bisa diumbar. Pemberian gelar profesor kehormatan semestinya tidak ada, yang ada adalah doktor honoris causa.

"Gelar itu mencerdaskan pejabat, membodohi rakyat," kata Direktur Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6).

Jelas dia, disebut mencerdaskan pejabat karena dengan seketika mereka mendapat gelar. Sementara membodohi rakyat maksudnya, pemerintah menganggap masyarakat tidak tahu.


"Mereka mau membodohi rakyat," ujar Gde Siriana, Komite Politik dan Pemerintahan KAMI.

Menurutnya, pemerintah seharunya memberi gelar kepada rakyat yang menderita, bertahan, dan berjuang hidup di tengah pandemi Covid-19.

"Bukan kepada Megawati. Rakyat yang bertahan hidup dalam covid itu yang harus diberi gelar pahlawan, penghargaan," kata Gde Siriana.

Jelas dia, rakyat sudah memberi contoh dan pelajaran berharga bagaimana bisa bertahan hidup di tengah susahnya kehidupan, palagi saat ini di tengah bencana pandemi.

"Ini sindiran dan satir saja. Karena rakyat yang bertahan dan berjuang, maka sepantasnya gelar pahlawan diserahkan kepada mereka, bukan pejabat," ucap Gde Siriana.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan memperoleh gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) melalui sidang senat terbuka, Jumat (11/6).

Ketua Umum PDI Perjuangan itu akan menerima gelar Profesor Kehormatan (Gurubesar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya