Berita

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di sela-sela penganugerahan Doktor Honoris Causa bidang politik pendidikan di Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2017/Net

Politik

Bukan Megawati, Harusnya Rakyat Yang Diberi Gelar "Mampu Bertahan Di Tengah Covid"

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 18:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aneh, gelar profesor bisa diumbar. Pemberian gelar profesor kehormatan semestinya tidak ada, yang ada adalah doktor honoris causa.

"Gelar itu mencerdaskan pejabat, membodohi rakyat," kata Direktur Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6).

Jelas dia, disebut mencerdaskan pejabat karena dengan seketika mereka mendapat gelar. Sementara membodohi rakyat maksudnya, pemerintah menganggap masyarakat tidak tahu.


"Mereka mau membodohi rakyat," ujar Gde Siriana, Komite Politik dan Pemerintahan KAMI.

Menurutnya, pemerintah seharunya memberi gelar kepada rakyat yang menderita, bertahan, dan berjuang hidup di tengah pandemi Covid-19.

"Bukan kepada Megawati. Rakyat yang bertahan hidup dalam covid itu yang harus diberi gelar pahlawan, penghargaan," kata Gde Siriana.

Jelas dia, rakyat sudah memberi contoh dan pelajaran berharga bagaimana bisa bertahan hidup di tengah susahnya kehidupan, palagi saat ini di tengah bencana pandemi.

"Ini sindiran dan satir saja. Karena rakyat yang bertahan dan berjuang, maka sepantasnya gelar pahlawan diserahkan kepada mereka, bukan pejabat," ucap Gde Siriana.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan memperoleh gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) melalui sidang senat terbuka, Jumat (11/6).

Ketua Umum PDI Perjuangan itu akan menerima gelar Profesor Kehormatan (Gurubesar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya