Komisi VIII Minta Jokowi Turun Tangan Lobi Raja Salman, Minimal Bisa Umroh

Pemerintah diminta tak menyerah tetap memperjuangkan kuota umroh untuk umat muslim di Tanah Air, salah satunya dengan melakukan lobi-lobi langsung kepada kerajaan Arab Saudi.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI fraksi PAN Yandri Susanto saat mengisi webinar Fraksi PAN DPR RI bertajuk 'Menyorot Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji' pada Kamis (10/6).

"Kritik kepada pemerintah terus saya sampaikan, jangan pernah berhenti untuk melobi supaya larangan terbang itu harus segera dibuka. Mungkin jemaah haji enggak bisa berangkat, tapi jemaah umroh itu juga jutaan yang antre," kata Ketua Komisi VIII DPR RI fraksi PAN, Yandri Susanto, Kamis (10/6).

Wakil Ketua Umum PAN ini mengatakan, untuk mengobati kerinduan masyarakat dengan tanah suci, sedianya pemerintah harus sungguh-sungguh mengupayakan hal tersebut.

"Jangan lalai, jangan santai, jangan menganggap ini sesuatu yang tidak penting, sangat penting," tegasnya saat mengisi webinar Fraksi PAN DPR RI bertajuk 'Menyorot Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji'.

Atas dasar itu, Yandri mengaku telah meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan lobi terhadap pemerintah kerajaan Arab Saudi.

"Pada saat rapat di Komisi VIII, saya minta Kementerian Agama supaya Pak Jokowi langsung berhubungan dengan Raja Salman," tuturnya.

Indonesia juga perlu tetap optimis jemaah umroh bisa berangkat menunaikan ibadah di tanah suci meski waktunya makin sempit.

"Nah mungkin dengan itu (lobi-lobi), sebelum Idul Adha atau minggu depan, larangan terbang itu dibuka ya," tutupnya.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam virtual webinar tersebut di antaranya Kepala BPKH, Anggito Abimanyu; Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay; Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan; dan Rektor UMJ, Mamun Murod Albarbasy.