Firli Ingatkan Kepala Daerah Jangan Korupsi Karena Ditekan Donatur Pilkada

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan agar Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 jangan mau ditekan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai donatur Pilkada.

Hal ini disampaikan Firli saat menghadiri pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Hasil Pilkada Serentak 2020 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual Rabu (9/6).

Firli mengatakan, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Daerah akan menghadapi banyak godaan terutama dari pihak-pihak yang merasa jadi donatur saat Pilkada.

Menurutnya 82,3 persen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donator dalam konstestasi Pilkada Serentak. Donatur ini, kata Firli, berharap kemudahan perizinan berbisnis, kemudahan tender proyek lelang pemerintahan, keamanan dalam menjalankan berbisnis, mendapatkan prioritas bantuan langsung.

"Kepala Daerah harus punya sikap. Jangan sampai korupsi hanya karena tekanan pihak-pihak yang merasa mereka adalah donatur saat Pilkada," ujar Firli mengingatkan.

Dalam acara tersebut Firli yang menyampaikan materi “Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”. Dalam kesempatan itu Firli
mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang hadir tentang peran penting seorang kepala daerah.

“Peran penting kepala daerah antara lain mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kemudahan investasi dan perizinan berusaha, dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional,” demikian Firli.