Berita

Aggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi/Net

Politik

Utang BUMN Membengkak, PPP: Saat Ini Berdarah-darah Diharapkan Nanti Bisa Survive

RABU, 09 JUNI 2021 | 16:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Utang BUMN di luar negeri menumpuk hingga mencapai Rp. 851,160 triliun. Hal ini akan membebani keuangan negara yang saat ini tengah morat-marit dihantam pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk membayar utang.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, utang sebagai sumber pembiayaan merupakan hal yang wajar dan biasa dalam sebuah bisnis.

"Yang terpenting adalah kekuatan untuk membayar utang tersebut," ucap Achmad Baidowi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).


Berkaitan dengan utang BUMN yang menggunung, kata Awiek sapaan akrabnya, langkah penting pemerintah saat ini adalah penggunaannya untuk sektor produktif dan juga dalam berutang BUMN tetap memperhatikan cashflow korporasi.

"Nah, karena yang dibiayai utang adalah PSN (proyek strategis nasional) yang harapnnya mampu berdampak pada peningkatan perekonomian dalam jangka panjang," imbuhnya.

Sekertaris Jenderal Fraksi PPP itu selenjutnya menyarankan pemerintah untuk membantu BUMN yang ada saat ini untuk mendapatkan pekerjaan baru melalui investor baru berbasis APBN atau di lingkungan BUMN itu sendiri.

"Setahu saya pemerintah sedang berupaya mencarikan partner-partner investor dari luar, ini baik sekali. Tetapi sinergi BUMN dan APBN juga perlu dipertimbangkan untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan plat merah itu," katanya.

"Kalau di APBN itu perlu dipertimbangkan "penugasan" untuk proyek-proyek skala besar. Pemerintah tidak boleh hanya menyuruh BUMN berdarah-darah, juga harus memikirkan bagaimana mereka bisa sehat dan survive," imbuh Awiek melanjutkan.

Dia menambahkan jika saat ini BUMN sedang gawat darurat, dan diharapkan bisa break event point (BEP) atau balik modal, maka tidak menutup kemungkinan proyek strategis nasional tersebut bisa berjalan dengan baik

"Bahwa saat ini berdarah-darah nanti diharapkan bisa BEP ketika PSN tersebut sudah berfungsi. Pilihannya sekarang adalah, tidak berutang tapi tidak ada pembangunan dan ekonomi stagnan, atau berutang, ada pembangunan imbasnya ekonomi tumbuh," ucap Awiek.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya