Berita

Aggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi/Net

Politik

Utang BUMN Membengkak, PPP: Saat Ini Berdarah-darah Diharapkan Nanti Bisa Survive

RABU, 09 JUNI 2021 | 16:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Utang BUMN di luar negeri menumpuk hingga mencapai Rp. 851,160 triliun. Hal ini akan membebani keuangan negara yang saat ini tengah morat-marit dihantam pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk membayar utang.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, utang sebagai sumber pembiayaan merupakan hal yang wajar dan biasa dalam sebuah bisnis.

"Yang terpenting adalah kekuatan untuk membayar utang tersebut," ucap Achmad Baidowi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).


Berkaitan dengan utang BUMN yang menggunung, kata Awiek sapaan akrabnya, langkah penting pemerintah saat ini adalah penggunaannya untuk sektor produktif dan juga dalam berutang BUMN tetap memperhatikan cashflow korporasi.

"Nah, karena yang dibiayai utang adalah PSN (proyek strategis nasional) yang harapnnya mampu berdampak pada peningkatan perekonomian dalam jangka panjang," imbuhnya.

Sekertaris Jenderal Fraksi PPP itu selenjutnya menyarankan pemerintah untuk membantu BUMN yang ada saat ini untuk mendapatkan pekerjaan baru melalui investor baru berbasis APBN atau di lingkungan BUMN itu sendiri.

"Setahu saya pemerintah sedang berupaya mencarikan partner-partner investor dari luar, ini baik sekali. Tetapi sinergi BUMN dan APBN juga perlu dipertimbangkan untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan plat merah itu," katanya.

"Kalau di APBN itu perlu dipertimbangkan "penugasan" untuk proyek-proyek skala besar. Pemerintah tidak boleh hanya menyuruh BUMN berdarah-darah, juga harus memikirkan bagaimana mereka bisa sehat dan survive," imbuh Awiek melanjutkan.

Dia menambahkan jika saat ini BUMN sedang gawat darurat, dan diharapkan bisa break event point (BEP) atau balik modal, maka tidak menutup kemungkinan proyek strategis nasional tersebut bisa berjalan dengan baik

"Bahwa saat ini berdarah-darah nanti diharapkan bisa BEP ketika PSN tersebut sudah berfungsi. Pilihannya sekarang adalah, tidak berutang tapi tidak ada pembangunan dan ekonomi stagnan, atau berutang, ada pembangunan imbasnya ekonomi tumbuh," ucap Awiek.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya