Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto/RMOL
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengkritik sikap Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto yang seolah menjadi Jurubicara Kementrian Agama terkait polemik pembatalan haji tahun 2021.
"Amat disayangkan yang diperlihatkan Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, dia seolah-olah berbicara sebagai humas Kemenag dan mewakili pemerintah bukan mewakili rakyat yang dikecewakan," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).
Menurut Satyo, Yandri tidak paham tugasnya sebagai anggota DPR RI yang mengemban fungsi legislatif. Apalagi, politisi PAN itu bertugas di komisi yang menjadi mitra kerja Kementrian Agama, seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.
"Mestinya dia dan Komisi VIII justru menginisiasi kewenangan dewan menjalankan hak interpelasinya mempertanyakan kebijakan pemerintah, mengapa dan ada apa membatalkan keberangkatan haji tahun 2021?" sesal Satyo.
Belakangan memang dalam beberapa kesempatan, politisi PAN itu seolah membela bukan justru mengkritisi lebih dalam terkait kebijakan pembatalan haji tahun ini. Bahkan Yandri mengajak berdebat mereka yang mempertanyakan terkait pengelolaan dana haji saat terjadinya pembatalan.
Jika penjelasan pemerintah terkait pembatalan haji tidak relevan dan masuk akal, maka Komisi VIII memiliki hak untuk membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan, karena hal itu berdampak luas dan terkait pengelolaan anggaran haji yng mengendap puluhan triliun.
"Mereka DPR bisa memanggil masyarakat untuk didengar pendapatnya dan pengetahuannya bahkan Presiden pun bisa dipanggil oleh DPR apalagi cuma seorang Menteri," ucap Satyo.
