Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Soal Polemik Ibadah Haji, IMM DKI Sesalkan Respons Dubes Arab Saudi

RABU, 09 JUNI 2021 | 13:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta menyayangkan respons Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi, yang berkirim surat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani ihwal penyelenggaraan ibadah Haji 2021.

Ketua DPD IMM DKI, Ari Aprian Harahap, meminta Essam Bin Ahmed untuk tidak berlebihan dalam merespons pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily yang memiliki fungsi pengawasan segala kebijakan pemerintah.

"Menurut saya, Duta Besar Arab Saudi tidak perlulah mengirim surat hanya untuk meminta klarifikasi pernyataan anggota parlemen Indonesia. Pernyataan itu menurut saya merupakan bagian dari tugas anggota DPR untuk mengawasi kebijakan pemerintah Indonesia," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/6).


Ari menilai, seharusnya Essam bin Ahmed cukup datang ke DPR untuk meminta klarifikasi langsung kepada Sufmi Dasco dan Ace Hasan. Sehingga surat yang ditujukan kepada Ketua DPR itu tidak sampai tersebar secara luas seperti saat ini.

Ditambahkan aktivis muda Muhammadiyah ini, pernyataan Sufmi Dasco dan Ace Hasan merupakan hal yang wajar. Karena Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pun tidak memberikan kejelasan terkait kuota haji bagi Indonesia.

"Jika ingin bersurat, baiknya Duta Besar Arab Saudi itu menjelaskan jumlah kuota haji untuk Indonesia, bukan malah merespons pernyataan anggota parlemen," tegasnya.

Atas dasar itu, Ari menyebut langkah Pemerintah mengambil kebijakan pembatalan keberangkatan ibadah haji 2021 sudah tepat. Sebab, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri belum juga memberikan kejelasan terkait kuota haji bagi Indonesia.

"Sudah tepat langkah yang diambil pemerintah untuk membatalkan keberangkatan ibadah haji tahun ini, karena bagaimanapun persiapan haji ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya