Berita

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin/Net

Politik

Pakar: Sebagai Pejabat Negara, Azis Syamsuddin Harus Patuh Hukum Dengan Penuhi Panggilan KPK

RABU, 09 JUNI 2021 | 09:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Layaknya seorang penyelenggara negara, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat untuk patuh terhadap hukum dengan mengindahkan jadwal pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Rabu (9/6).

"Sebagai pejabat negara dan politisi yang mestinya memberikan contoh bagaimana mematuhi hukum, semestinya Azis Syamsuddin menghadiri panggilan terhadap dirinya," ujar Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu (9/6).

Feri menegaskan, apabila Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memenuhi panggilan KPK, akan timbul kesan di masyarakat bahwa hukum seolah tumpul ke atas dan tajam ke bawah.


"Jangan sampai timbul kesan yang ditangkap oleh masyarakat, hukum itu hanya tajam kepada masyarakat kecil, sedangkan orang-orang seperti Azis Syamsuddin dapat mengabaikan hukum dengan tidak adil," tegasnya.

"Tentu saja harapannya, Pak Azis Syamsuddin mau memenuhi panggilan tersebut," demikian Feri Amsari.

KPK pada hari ini, Rabu (9/6), telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Azis dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang membuat eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) menjadi tersangka.

"Rabu, 9 Juni 2021, dijadwalkan pemanggilan oleh Tim penyidik KPK atas nama Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) sebagai saksi dalam perkara atas nama Tsk SRP (Stepanus Robin Pattuju) dkk," ujar Plt Jurubicara KPK Ali Fikri, (9/6).

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya