Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Net
ISU dugaan mafia alat utama pertahanan dan keamanan negara atau alutsista tengah menjadi sorotan publik. Isu itu muncul bermula dari pernyataan pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, seperti yang diberitakan Kompas TV pada satu Minggu yang lalu.
Dugaan tersebut, terkait dengan rencana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto yang merencanakan mengeluarkan anggaran belanja pertahanan pengadaan alutsista lewat pinjaman lunak dari sejumlah negara lain, dengan bunga 1 persen. Sistem pembayaran selama jangka waktu 28 tahun.
Total anggarannya sebesar Rp 1.760 triliun dari tahun 2020 hinga 2024. Dan saat ini dasar hukumnya sedang dipersiapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden tentang mengalokasikan anggaran untuk pertahanan.
Anggaran tersebut, diperlukan dalam rangka untuk pembaruan sejumlah alat alutsista yang dianggap kadaluarsa.
Berita mafia tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial, yang akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
Apa lagi kasus itu telah menjadi sorotan publik. Maka bukan tidak mungkin selalu dikait-kaitkan dengan peran Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Kasus ini mencuat, menandakan bahwa masyarakat menginginkan transparansi di lingkungan Menhankam. Sikap tersebut merupakan sebuah upaya untuk bebas dari persoalan korupsi.
Sebagaimana hal yang dikemukakan oleh Connie Rahakundini Bakrie, di mana kasus dugaan mafia alutsista perlu melibatkan berbagai elemen, yaitu Menhankan, DPR RI dan KPK. Tujuannya adalah untuk mengusut tuntas soal keterlibatan oknum-oknum yang berafiliasi dengan kepentingan pengadaan alat utama alutsista, baik secara internal maupun secara eksternal.
Celotehan Connie Rahakundini Bakrei tentang dugaan mafia alat alutsista merupakan representasi suara rakyat/civil society yang memiliki kedaulatan kekuasaan tertinggi secara politik. Oleh karena itu, komentar Connie merupakan hal lumrah dalam dunia demokrasi, atau dapat dikatakan sebagai corong masyarakat untuk menegakan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Celotehan tersebut memberikan nilai positif bagi pemerintah agar pemerintah tetap berwaspada dan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Namun di sisi lain, pernyataan Connie dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertimbangkan lagi kebijakan tersebut, artinya pemerintah harus bisa membuat skala prioritas dalam menggunakan anggaran belanja Negara.
Anggaran tersebut memang cukup fantastis tetapi sebetulnya tidak menjadi masalah, asal kan tidak mengabaikan mekanisme hukum. Kalau pun adanya dugaan mafia, biarkan hukum yang menyikapinya. Sedangkan agenda penyediaan pengadaan alat persenjataan tetap diberi ruang. Sebab, pengadaan alat alutsista merupakan sesuatu yang terpenting untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara.
Relevansinya, kesuksesan suatu negara tidak semata-mata dilihat dalam perspektif kapasitas ekonomi, tetapi hal yang menentukan keberhasilan negara adalah sejauh mana kapasitas negara dalam pengadaan alat persenjataan yang memadai.
Negara tersebut akan disegani oleh negara lain, bukan karena kapasitas ekonomi semata melainkan karena kapasitas penyediaan alat persenjataan. Contoh beberapa negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Israel.
Negara-negara tersebut disegani oleh negara lain karena sistem persenjataan sangat memadai, bukan karena kapasitas ekonomi sehingga secara teori ilmu politik sistem persenjataan itu merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sejujurnya Indonesia masih sangat jauh dari negara-negara maju dan tentunya sistem persenjataannya tidak sama karena perbedaan sistem politik, kultur politik, sistem ekonomi dan sistem penegakan hukum. Melihat perbedaan itu, Indonesia hari ini sedikit mengalami kemunduran dibandingkan dengan beberapa negara tadi.
Pada dasarnya, sistem pengadaan persenjataan/alutsista dengan anggaran yang cukup signifikan, tentu saja pemerintah ingin mengejar impian, paling tidak obsesinya bisa meyamakan/menyaingi negara-negara kapitalis. Meskipun demikian, tidak berarti agenda pengadaan alat alutsista tidak menimbulkan dampak sosial. Menurut hasil analisis sementara di mana anggaran belanja alat alutsista menimbulkan pertumbuhan ekonomi Negara menjadi negatif serta dapat meningkatkan pengangguran secara signifikan.
Rencana pembelanjaan alutsista tersebut memaksa Negara Indonesia untuk mengurangi sumber daya untuk investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pengembangan, yang pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, anggaran tersebut menciptakan tekanan pada anggaran pendapatan dan mengarahkan pemerintah ke utang luar negeri sehingga menurunkan kualitas kesejahteraan sosial serta pengeluaran belanja pertahanan di negara berkemabang seperti Indonesia lebih pada basis impor, sehingga menimbulkan efek negatif pada keseimbangan neraca pembayaran dan memicu peningkatan permintaan total dalam perekonomian, tingkat pengeluaran militer yang lebih tinggi akan menyebabkan kenaikan suku bunga yang akan mendorong investasi swasta keluar.
Muncul pertanyaan, apakah urgen agenda untuk membeli sejumlah alat utama persenjataan atau alutsista? Meskipun saat ini, kita sedang dihadapkan multi persoalan dampak Covid-19. Hal itu penting, karena berbicara Alutsista sangat lekat dengan eksistensi Negara. TNI dan Alutsista merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. TNI dan alutsista merupakan unsur terpenting sebagai organisasi dasar kekuatan Negara.
Alvitus Minggu
Dosen Fisip Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Dosen Ilmu Politik Universitas Bung Karno (UBK)Jakarta, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survei (INES).
