Berita

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid/RMOL

Politik

Fraksi PKS Dukung Komisi VIII DPR Bentuk Pansus Dana Haji

SELASA, 08 JUNI 2021 | 16:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) dana haji di Komisi VIII DPR RI mendapat sambutan positif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

Usulan ini bergulir akibat keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) membatalkan pemberangkatan haji tahun 2021 yang antara lain disebut-sebut masih berkaitan dengan dana haji.

"Sebagai usulan tentu ini sangat baik karena memang ini masalah berkaitan kepentingan rakyat banyak, terhubung juga dengan tugas DPR mengawasi, membuat UU," ujar anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk 'Polemik Kuota Haji', Selasa (8/6).


Wakil Ketua MPR RI fraksi PKS ini menilai usulan pembentukan Pansus Dana Haji 2021 ini sangat rasional. Selain menyangkut kepentingan banak orang, pengelolaan dana haji perlu diaudit.

"Karena itu, usulan pembentukan Pansus itu satu hal yang sangat masuk akal dan sangat rasional untuk dibentuk. Usulan ini akan saya akan sampaikan ke fraksi saya," tegasnya.

"Kalau misalnya secara formal banyak usulan (pembentukan pansus), ini tentu akan mendorong DPR lebih baik. Karena diketahui, yang di luar pemerintahan kan hanya PKS dan Demokrat," demikian Hidayat Nur Wahid.

Selain HNW, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring yang digelar oleh Kantor Berita Politik RMOL itu yakni mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya