Berita

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto/Net

Politik

Yandri Susanto: Kabar Dana Haji Untuk Infrastuktur Tolong Dihentikan, Itu Dosa Besar

SELASA, 08 JUNI 2021 | 14:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kabar dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diperbolehkan untuk investasi dibantah. Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto tegas menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar alias hoax.

"Nggak ada (izin dana haji diinvestasi infrastruktur)," tegas legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/6).

Dijelaskan Yandri, pengelolaan dan penggunaan dana simpanan calon jamaah haji sudah diatur tegas dalam UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.


Pada UU 34/2014 tersebut, diatur bahwa penggunaan dana simpanan calon jamaah haji hanya boleh pada bidang-bidang syariah.

"Perintah UU 34/2014 itu untuk investasi syariah, penempatan di bank syariah, kemudian pembelian surat berharga syariah dan pembelian emas. Itu perintah UU, jadi nggak ada untuk infrastruktur," terangnya.

Sebagai pelaksanaan dari UU 34/2014, BPKH telah menerbitkan Peraturan BPKH 5/2018. Peraturan ini menjelaskan lebih rinci soal mekanisme investasi.

Salah satu pasal yang ditengarai berkaitan dengan desas desus investasi infrastruktur dengan menggunakan dana haji, adalah pasal 15 ayat 1 huruf e.

Pasal tersebut berbunyi, investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  ayat (3) berupa: a. usaha sendiri; b. penyertaan modal; c. pemilikan saham; d. kerjasama investasi; e. investasi tanah dan/atau bangunan; dan f. investasi langsung lainnya.

Ditegaskan Yandri, bahwa sampai saat ini tidak ada investasi dana haji dalam bentuk tanah atau bangunan. Semua investasi, masih dilaksanakan mengacu UU 34/2014.

"Sampai sekarang belum ada yang investasi tanah atau bangunan," tegasnya.

Yandri juga berharap agar fitnah yang menyebutkan investasi dana haji boleh untuk infrastruktur untuk dihentikan.

"Tolong dihentikan, itu dosa besar, fitnah itu," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya