Polemik terkait hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan alih status kepegawaian di KPK diharapkan berakhir sesegera mungkin. Masyarakat dinilai sudah jenuh mendengar berbagai silang pendapat di level elit, apalagi pada saat yang sama mereka masih berjibaku mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan oleh Satya Wijayantara, Sekjen Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu kepada redaksi, Senin (7/6).
“Fakta tentang kejenuhan masyarakat ini harus sama-sama kita sadari sehingga polemik di KPK tak perlu diperpanjang. Pihak-pihak yang kredibel dapat melakukan mediasi agar persoalan ini cepat selesai,†ujarnya.
Manajer sebuah Bank BUMN itu menilai bahwa negara harus hadir untuk membantu pihak-pihak yang berseberangan pendapat menemukan jalan tengah.
Mengingat pegawai KPK yang tak lolos TWK telah mengadu ke Komnas HAM, Satya berharap Komnas HAM dapat mempergunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU No. 39 Tahun 1999 guna melakukan mediasi konflik secara proporsional.
Satya yakin bahwa pimpinan KPK saat ini memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantas korupsi sehingga perlu diberi kesempatan untuk mengembalikan konsentrasi lembaga pada tugas utamanya dalam memberantas korupsi.
Di sisi lain, ia juga mengusulkan agar karyawan yang tak lolos TWK diberikan ruang untuk terus mengabdi pada negara mengingat mereka telah membuktikan diri memiliki komitmen dan profesionalitas yang tinggi dalam melayani publik.
“Negara harus dapat memanfaatkan mereka dengan cara diserap di berbagai instansi negara, salah satunya BUMN. Sehingga (dengan peran mereka di BUMN) kita tidak lagi menyaksikan kasus Asabri atau Jiwasraya baru, yaitu kasus korupsi yang ketika terbuka kondisinya sudah sangat akut,†lanjutnya.
Penyerapan Novel Baswedan dan kawan-kawan di BUMN, kata Satya, juga selaras dengan pesan implisit dari Presiden Jokowi yang tidak menghendaki Novel Baswedan dan kawan-kawan terputus karir profesionalnya.
