Penyelesaian Mafia Alutsista

KARTEL dan mafia alutsista bermain dengan angka Rp 1.760 triliun. Sudutkan Kementerian Pertahanan. Pelintir masalah. Bangkitkan amarah publik. Masterplan pertahanan 25 tahunnya tidak dikutip.

Artinya, Rp 1.760 triliun dibagi 25 tahun. Hanya Rp 70.4 triliun per tahun. Kecil sekali. Kalah oleh APBD Jakarta. Targetnya "Minimum Essential Force" atau Kekuatan Pokok Minimum.

Nominal spending-nya bahkan tidak cukup buat doctrine "Active Defence". Apalagi mengembangkan konsep blue-water navy. At alone menjadi global military stabilizer.

So far tugas TNI hanya defending Indonesian's borders. Ikut secara minimalis upholding international order. Promoting Indonesian interests abroad nyaris zero.

Tidak ada visi-misi menteri. Presiden Jokowi punya rencana bikin "Perpres Pertahanan 25 tahun". Kemhan dapet tugas menyusun. Angka fantastis Rp 1.760 triliun ternyata kecil sekali bila dibandingkan PDB Indonesia sekitar 15.000 triliun dikali 25 tahun. Maka hanya 0.5-0.7 persen per tahun-nya.

Lagipula tidak ada duit Rp 1.760 triliun. Adanya alutsista yang dikonversi menjadi rupiah. Jadi tidak ada praktik "Duit Rp 1.760 triliun mesti diabisin sampe tahun 2024" seperti kata mafia.

Posture pertahanan 25 tahun diadakan dari sekarang. Masa operasinya sesuai rate regenerasi alat tempur. Nilai instriksiknya sama. Tapi bobot strateginya lebih canggih.

Asumsi nilai investasi pertahanan Rp 1.760 triliun diharapkan mampu menjaga perputaran ekonomi selama 25 tahun yang angkanya bisa mencapai Rp 375.000 triliun.

Misalnya, proyeksi 25 tahun Indonesia akan punya tambahan dua squadron tempur dan brown-water navy fleet. Tiap tahun tambah 2-3 fighter jets, 1 frigate, 1 destroyer.

Mengapa tidak diadakan serempak. Bonusnya Indonesia bisa dapet transfer of technology dan harga lebih murah karena price ditentukan quantity.

Praxisnya Menhan Prabowo tidak pakai broker. Deal G-to-G dan G-to-B. Langsung ke pabrik senjata. Fee broker dipangkas abis.

Penulis adalah analis sosial politik.