Aktivis Petisi '28 Haris Rusly Moti/Net
Masih ada yang mengganjal, kenapa Pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun 2021, sementara Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan kebijakan kuota haji kepada negara lain.
Yang baru diputuskan adalah, kalau dibuka, jumlah jemaah haji 2021, yakni 60 ribu orang. Rinciannya, 45 ribu jemaah luar negeri dan 15 ribu jemaah dalam negeri Arab Saudi.
Dutabesar RI untuk Arab Saudi, Agus Mahfud Abegebriel membantah Indonesia tidak mendapatkan kuota haji dari Arab Saudi. Pasalnya, sampai sekarang pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan apakah tahun ini akan membuka pelaksanaan haji atau tidak.
"Saya tegaskan bahwa sampai hari ini, detik ini belum ada pengumuman resmi dari Kerajaan Saudi terkait pelaksanaan haji tahun 2021 ini," katanya, Jumat (4/6).
Penegasan Dubes Agus sebagai bantahan atas kabar hoax yang beredar di tanah air bahwa pemerintah Indonesia membatalan haji karena tidak mendapatkan kuota. Dia menegaskan bahwa pembatalan tersebut bukan karena masalah kuota.
Aktivis Petisi '28 Haris Rusly Moti menyayangkan Kemenag yang terkesan terburu-buru membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun 2021.
"Yang lakukan drama konferensi pers umumkan tak dapat kuota haji itu ya Kemenag. Berarti yang menyebarkan berita hoax itu ya Kemenag," kata Haris Rusly, Sabtu (5/6).
"Atau jangan-jangan pemerintah sendiri berharap tak dapat kuota haji, hingga umumkan duluan tak dapat kuota haji sebelum pemerintah Saudi umumkan secara resmi," sambung dia.
Selain jumpa pers Kemenag, Rusly Moti juga menyoroti upaya lobi-lobi yang sempat dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan
"Bahkan ada rangkaian drama Kemenag bikin drama konferensi pers hingga ada drama delegasi Kemenko Maritim dan Komisaris Garuda yang tak ada kaitannya dengan urusan kuouta haji bertemu Dubes Saudi di Jakarta," ucapnya.
Pemerintah RI melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 660/2021, memutuskan untuk tidak memberangkatkan para calon jemaah haji ke Arab Saudi untuk tahun ini, dengan pertimbangan situasi pandemi Covid-19 yang belum membaik.
Ditambah, dalam KMA itu disebutkan, Pemerintah Arab Saudi juga belum mengundang Pemerintah RI untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.
