Berita

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Yan P. Mandenas/Net

Politik

Anggota Komisi I: Tidak Ada Kontrak Dengan Kemhan, Tudingan Ke PT TMI Keliru!

JUMAT, 04 JUNI 2021 | 19:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tidak ada satu pun kontrak yang diteken PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dengan Kementerian Pertahanan terkait upaya memodernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Demikian ditegaskan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Yan P. Mandenas saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/6).

"Perlu diketahui bahwa tidak ada satu pun kontrak dari Kementerian Pertahanan ke PT TMI," tegasnya.


"Apalagi jika disebut mendapat kontrak untuk penggadan atau pembelian alutista, itu jelas keliru dan tidak benar sama sekali," imbuhnya menambahkan.

Yan P. Mandenas menegaskan bahwa PT TMI berupa konsultan untuk mengaji alutsista yang hendak dibeli. Fungsi dan perannya hanya sebatas untuk itu.

Sehingga, kata dia, jika ada yang menyebut PT TIM mendapatkan kontrak untuk penggadan atau pembelian alutista, itu adalah kekeliruan besar.

"Itu jelas keliru dan tidak benar sama sekali," ucap Yan P. Mandenas.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya