Berita

Presiden Suriah Bashar al-Assad/Net

Dunia

Pengamat: Terpilihnya Kembali Bashar Al-Assad Jadi Bukti Kegagalan Kebijakan AS Di Timur Tengah

RABU, 02 JUNI 2021 | 06:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah analis China turut mengomentari kemenangan kembali Bashar al-Assad sebagai Presiden Suriah. Menurut mereka, itu mencerminkan kegagalan AS dalam kebijakan Suriah dan Timur Tengahnya.

Assad memenangkan masa jabatan keempatnya dengan lebih dari 95 persen suara dalam pemilu yang diselenggarakan Rabu (27/5).

Sementara Presiden China Xi Jinping menyambut kemenangan Assad, beberapa negara Barat, termasuk AS, Inggris, Jerman dan Prancis, justru mempertanyakan integritas dan legitimasi pemilu tersebut.


Media AS mengatakan pemerintahan Biden telah memutuskan untuk memotong pendanaan pertahanan ke Pasukan Pertahanan Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan belum mengirim utusan khusus ke negara itu, yang menurut para ahli mencerminkan penurunan pengaruh AS di wilayah tersebut.

“Terpilihnya kembali Assad merupakan kegagalan total dari intervensi AS dalam urusan Suriah,” kata Hua Liming, mantan duta besar China untuk Iran dan seorang ahli urusan Timur Tengah, seperti dikutip dari Global Times, Selasa (1/6).

Sejak protes dan pemberontakan anti-pemerintah yang dikenal sebagai ‘Arab Spring’ menyebar di Suriah sekitar satu dekade lalu, AS menggunakan kesempatan itu untuk menopang oposisi dan mengobarkan perang melawan pemerintah Suriah. Dengan perlawanan pemerintah Assad dan bantuan Rusia serta Iran, Assad mempertahankan posisinya, dan sekarang oposisi yang didukung AS di Suriah telah dimusnahkan.

“Baik kemauan dan kemampuan pemerintah AS saat ini untuk campur tangan secara militer di Suriah terbatas. Tetapi diperkirakan, Washington, sebagai kekuatan hegemonik, akan terus menekan Damaskus secara diplomatik dan ekonomi,” kata beberapa analis.

Media melaporkan bahwa Presiden AS Joe Biden telah memperpanjang sanksi sepihak terhadap Suriah satu tahun lagi, menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih pada awal Mei. Negara itu secara bertahap ditampar oleh Washington antara 2004 dan 2012, sanksi termasuk pembekuan aset beberapa orang dan entitas dan larangan ekspor beberapa barang dan jasa ke Suriah.

Berbeda denggan AS, Hua mengatakan China selalu menentang campur tangan dalam urusan internal negara lain dan mempertahankan hubungan diplomatik normal dengan pemerintah Suriah.

“Terpilihnya kembali Assad dan situasi Suriah yang stabil membuktikan kebenaran posisi berkelanjutan China,” kata Hua, seraya mencatat bahwa negara-negara Barat harus sepenuhnya menghormati pilihan rakyat Suriah.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya