Berita

Jurubicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Anton Setiyawan/Net

Politik

Selain Menunggu Verifikasi BPJS, BSSN-Polri Juga Telusuri Aliran Transaksi Bocornya Data Kependudukan

SABTU, 29 MEI 2021 | 12:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih menunggu klarifikasi dari BPJS Kesehatan terkait dugaan kebocoran 279 juta data pengguna.

Jurubicara BSSN, Anton Setiyawan mengatakan, BPJS Kesehatan sampai saat ini baru mendapatkan sampel 1 juta data dari klaim 279 juta data yang bocor.

Penelusuran itu, kata Anton, merupakan langkah utama dan wajib untuk memastikan apakah sampel 1 juta data memang benar data BPJS Kesehatan.


"Ketika terjadi insiden maka yang pertama harus dilakukan adalah verifikasi yang cermat dan cepat, klaimnya 279 juta, sampelnya 1 juta," kata Anton dalam serial diskusi Polemik Trijaya bertema "Darurat Perlindungan Data Pribadi", Sabtu (29/5).

"Karena kita tidak ada yang memegang data 279 juta tersebut, sekarang kita berasumsi dengan yang 1 juta yang dijadikan sampel," imbuhnya.

Selain menunggu verifikasi BPJS Kesehatan, lanjut Anton, BSSN juga bekerjasama dengan Tim Siber Bareskrim Polri untuk menelusuri aliran transaksi dari kebocoran data tersebut.

"Kalau kita menelusuri penjahat kita melihat aliran uangnya ke mana, berarti ke bitcoinnya kan, ini yang sedang dilakukan teman-teman di Bareskrim," terangnya.

Dia pun meminta publik menunggu kerja dari lembaga-lembaga terkait untuk menelusuri sebelum akhirnya mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi dengan data-data tersebut.

"Detailnya saya enggak bisa membuka, pasti nanti kalau selesai akan disampaikan teman-teman," ucap Anton.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya