Berita

Pakar aliansi kebangsaan, Prof Yudi Latief/Repro

Politik

Kata Prof. Yudi Latief, Pada Dasarnya TWK Punya Semangat Mengedukasi

JUMAT, 28 MEI 2021 | 23:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan satu tolak ukur wawasan seorang pegawai yang akan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pakar aliansi kebangsaan, Prof Yudi Latief mengungkapkan hal tersebut. Karena menurutnya, secara prinsipil TWK ditujukan untuk mendekatkan seseorang pada semangat kebangsaan.

“Semangatnya itu bukan semakin menjauhkan orang dari wawasan kebangsaan. Jadi ada proses edukasi. Makanya harus dikategorisasi dan sampai di mana tingkat keseriusan keburukan wawasannya itu,” ucap Yudi kepada wartawan, Jumat (28/5).


Dengan keberadaan TWK ini, Yudi berpandangan bahwa pemerintah secara tidak langsung dituntun sekaligus dituntut untuk ikut mengedukasi seluruh masyarakat. Sehingga, kelompok-kelompok yang dianggap melenceng dari wawasan kebangsaan dapat kembali ke falsafah dasar kebangsaan.

“Tapi intinya, tugas negara itu selain menghukum itu harus mengedukasi. Jadi kelompok-kelompok yang mulai dianggap melenceng itu, semangatnya itu bukan malah menyingkirkan tapi merangkul dan mengedukasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yudi menyinggung soal 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan karir di KPK, karena memiliki rapor merah usai mengikuti TWK. Dalam penilaian Yudi, rapor merah itu bisa dikategorikan bahwa pegawai tersebut sudah tidak mau bekerja lagi untuk institusi negara.

“Pertama, harus ditanya mau melanjutkan atau tidak? Kalau melanjutkan, ini sayarat-syaratnya yang harus dilalui. Karena sebenarnya pengertian merah atau tidak itu relatif," katanya.

"Kalau menurut saya, merah itu sudah tidak mau bekerja di institusi negara karena negara ini negara togut. Pernah komitmen dalam aksi-aksi teroris. Ada intensi ingin merobohkan tata negara. Itu benar-benar tak akan terampuni itu,” pungkasnya.

Pegawai KPK menjalani TWK yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai UU 19/2019 tentang KPK. Dari TWK yang dilaksanakan itu sebanyak 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya