Berita

Mardigu Wowiek Prasantyo/Repro

Politik

Mardigu: Daripada Pro-Dollar, Sri Mulyani Bisa Pakai Kebijakan Cetak Uang

JUMAT, 28 MEI 2021 | 11:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mengelola keuangan negara dalam kondisi normal akan sangat berbeda dengan ketika menghadapi kondisi krisis.

Begitu dikatakan pengusaha nasional, Mardigu Wowiek Prasantyo, dalam webinar "Dinamika Ekonomi dan Keuangan Global, Dampak Terhadap Ekonomi Bangsa dan Ummat: Apa Solusinya?" yang digagas ITB Ahmad Dahlan, Jumat (28/5).

Mardigu mengatakan, realitas pengelolaan keuangan Indonesia oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kondisi normal harus diakui sangat bagus.


"Saya mulai mengkritik kebijakan Menteri Keuangan, mulai dari tahun 2016, 2017. Saya melihat kebijakan yang dia buat, kebijakan fiskal, kebijakan pajak, di kondisi normal itu bagus," ujar Mardigu.

Tetapi, lanjutnya, langkah Sri Mulyani harus dikritik saat kondisi kekinian, di masa perang dagang.

"Tapi dalam kondisi war atau trade war di zamannya itu, policy harusnya tidak bisa defence tapi harus offense," imbuhnya.

Sehingga Mardigu pun tanpa ragu menyarankan Sri Mulyani memakai kebijakan printing money atau cetak uang untuk benar-benar membangun ekonomi nasional tanpa bergantung pada dollar.

"Offence itu dengan printing money. Kenapa Indonesia justru membangun prodollar gitu? Kenapa enggak berbasis printing money?" katanya.

Mardigu mengakui bahwa sosialisasi printing money sudah dia sampaikan sejak 2016. Walaupun, usulannya itu banjir kritik karena dianggap akan menimbulkan inflasi di luar kendali.

"Tahun 2016 dan 2017 saya mempromosikan printing money, tapi mereka yang akademisi bilang bisa inflasi, bener kalau ekonomi at normal condition,“ pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya