Rencana pemerintah agar para aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bekerja dari Bali atau work from Bai (WFB) hanya menambah tekanan terhadap keuangan negara yang saat ini relatif sedang tidak sehat.
Saat ini, pendapatan negara jeblok, ekonomi babak belur dihantam pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi tidak memuaskan, plus pelbagai macam utang yang melilit membuat kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Jadi, rencana pemerintah memboyong ribuan ASN ke Bali untuk bekerja dari sana dan berharap sektor pariwisata Bali bisa membaik dan kembali normal seakan tidak memikirkan bahwasanya rencana tersebut justru akan makin menghabiskan uang negara, yang saat ini boleh dikatakan sedang tidak oke.
Mengapa akan menghabiskan banyak biaya bila membawa ASN bekerja dari Bali? sederhana saja, biaya transport dan akomodasi para ASN itu tentunya akan ditanggung oleh negara. Padahal bila bekerja di Jakarta, biaya tersebut tidak harus ada.
Belum lagi biaya lain di luar hotel dan transport.
Memang sebetulnya rencana itu belum berjalan, namun sudah ada kejelasan, nantinya para ASN dari Jakarta itu akan ditempatkan di 16 hotel yang berada di kawasan resort Nusa Dua yang dikelola BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Hal ini sesuai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali antara Kemenko Marves dan pihak ITDC.
Semua perjalanan dinas hingga akomodasi penginapan para ASN selama bekerja di sejumlah resort hotel di Bali itu akan dibiayai negara.
Jadi jelas, ada biaya tambahan yang tidak sedikit untuk menjalankan program WFB.
Kerja dari resort pastinya tidak murah, jarang sekali ada resort dengan harga murah, harusnya ini sudah menjadi bahan pertimbangan awal sebelum ide para ASN itu bekerja di resort dan hotel di Bali, meski niatan awalnya baik.
Memang, bisa sangat mungkin kalau WFB dilakukan dapat menciptakan multiplier effect, dan itu memang yang diharapkan pemerintah dari program WFB.
Bila uang dibelanjakan di Bali, dampaknya akan sangat positif bagi warga Bali. Roda perekonomia bisa kembali bergerak, pertumbuhan ekonomi bisa jalan kembali, dan wisatawan percaya destinasi wisata Bali aman, kehidupan berangsur-angsur normal bersamaan dengan pemulihan ekonomi di Bali.
Tapi alasan itu saat ini seakan tidak masuk akal.
Memang kalau bicara soal ekonomi, muaranya pasti duit, uang, namun di tengah pandemi Covid-19 saat ini, sepertinya spending money di tengah kerawanan kesehatan bukanlah hal bijak, apalagi program vaksinasi nasional belum optimal.
Jadi ketimbang WFB dan berharap perenomian bangkit, lebih baik pemerintah, apapun kementerian dan lembaganya bahu-membahu, totalitas bekerja agar vaksinasi bisa dilakukan dengan lebih cepat lagi, lebih massif agar target 70 persen penduduk tervaksinasi bisa dikejar dan herd immunity diraih. Syukur kalau bisa tahun ini target tersebut tercapai.
Ketimbang WFB, baiknya uang-uang tersebut dialihkan untuk membeli vaksin yang banyak dan perbanyak petugas untuk melakukan vaksinasi, kalau itu tercapai, tak usah diajari, masyarakat pasti dengan sendirinya pergi ke tempat-tempat wisata, melepas penat usai menghadapi pandemi berkepanjangan.
Roda perekonomian kembali berjalan, uang berputar, ekonomi pulih dan masyarakat tenang karena vaksinasi sudah dirasakan mayoritas penduduk.
