Ambiguitas Kebijakan Bendahara Negara, Indef: Sri Mulyani Pontang-panting Cari Utang Tapi SILPA Masih Banyak

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jauh dari kata konsisiten.

Begitu kritik yang disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dzulfian Syafrian dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung Kantor Berita Politik RMOL bertajuk 'APBN Indonesia Kritis?' yang disiarkan Kamis (27/5).

Dalam pemaparannya, Dzulfian mengatakan inkonsitensi bendahara negara, dalam hal ini Menteri Keuangaan Sri Mulyani Indrawati bisa dilihat dalam pengelolaan APBN dua tahun terakhir di masa pandemi Covid-19.

"Saya melihat APBN dua tahun belakangan, atau APBN (di era) pandemi, kalau kita rangkum dalam satu kalimat itu inkonsisten atau membingungkan," ucap Dzulfian.

Salah satu contoh sikap inkonsistensi Sri Mulyani, diungkap Dzulfian adalah mengenai sisa anggaran yang belum terpakai. Sementara di sisi yang lain, pemerintah ngotot mencari pembiayaan utang yang bunganya tidak bisa dikatakan lumrah.

"Karena banyak sekali paradoksnya, di satu sisi kita berutang dan utangnya sangat mahal bunganya, di satu sisi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) masih banyak, itu kan membingungkan, enggak masuk akal," paparnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa seharusnya angka SILPA di dalam APBN berjumlah nol. Artinya bahwa jumlah penerimaan negara harus dapat menutup defisit anggaran yang tercatat di dalam APBN tahun berjalan saat itu.

Maka dari itu, Dzulfian berkesimpulan APBN tidak tepat dikatakan kritis untuk dijadikan alasan oleh bendahara negara untuk mencari utang baru. Padahal faktanya, ada anggaran yang tidak terpakai.

"Di satu sisi kita lihat APBN memang seperti kritis, terlihat sekali bahwa Kementerian Keuangan pontang-panting mencari dana, tetapi di sisi lain ternyata ada ratusan triliun yang tidak terpakai," pungkasnya.