Berita

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dzulfian Syafrian/Repro

Politik

Ambiguitas Kebijakan Bendahara Negara, Indef: Sri Mulyani Pontang-panting Cari Utang Tapi SILPA Masih Banyak

KAMIS, 27 MEI 2021 | 18:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jauh dari kata konsisiten.

Begitu kritik yang disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dzulfian Syafrian dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung Kantor Berita Politik RMOL bertajuk 'APBN Indonesia Kritis?' yang disiarkan Kamis (27/5).

Dalam pemaparannya, Dzulfian mengatakan inkonsitensi bendahara negara, dalam hal ini Menteri Keuangaan Sri Mulyani Indrawati bisa dilihat dalam pengelolaan APBN dua tahun terakhir di masa pandemi Covid-19.


"Saya melihat APBN dua tahun belakangan, atau APBN (di era) pandemi, kalau kita rangkum dalam satu kalimat itu inkonsisten atau membingungkan," ucap Dzulfian.

Salah satu contoh sikap inkonsistensi Sri Mulyani, diungkap Dzulfian adalah mengenai sisa anggaran yang belum terpakai. Sementara di sisi yang lain, pemerintah ngotot mencari pembiayaan utang yang bunganya tidak bisa dikatakan lumrah.

"Karena banyak sekali paradoksnya, di satu sisi kita berutang dan utangnya sangat mahal bunganya, di satu sisi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) masih banyak, itu kan membingungkan, enggak masuk akal," paparnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa seharusnya angka SILPA di dalam APBN berjumlah nol. Artinya bahwa jumlah penerimaan negara harus dapat menutup defisit anggaran yang tercatat di dalam APBN tahun berjalan saat itu.

Maka dari itu, Dzulfian berkesimpulan APBN tidak tepat dikatakan kritis untuk dijadikan alasan oleh bendahara negara untuk mencari utang baru. Padahal faktanya, ada anggaran yang tidak terpakai.

"Di satu sisi kita lihat APBN memang seperti kritis, terlihat sekali bahwa Kementerian Keuangan pontang-panting mencari dana, tetapi di sisi lain ternyata ada ratusan triliun yang tidak terpakai," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya