Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Marwan Batubara/Net
Persoalan masuknya ratusan warga negara asing (WNA) asal China tak bisa dipandang sebelah mata. Bermodus sebagai tenaga kerja, mereka bisa saja datang dengan membawa misi yang membahayakan bagi pertahanan dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Marwan Batubara usai melakukan audiensi dengan Komisi IX DPR RI terkait masuknya TKA China ke Indonesia di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5).
"Mereka itu (TKA China) sudah terkena wajib militer. Jadi bisa saja nanti kalau ada apa-apa di geopolitik China. China ingin maju, bisa masuk lewat mereka (para TKA yang datang ke Indonesia)," ucap Marwan.
Sejumlah tokoh bangsa seperti Adhie Massardi, Gde Siriana, MS Kaban, hingga Said Didu datang ke Komisi IX siang tadi menyampaikan ringkasan masalah, dan juga pelanggaran terhadap peraturan pemerintah terkait masuknya ribuan TKA China.
"Mulai UU Ketenagakerjaan, Keimigrasian dan sebagainya. Ada delapan (persoalan yang dibahas), antara lain mereka (TKA) boleh masuk dalam situasi pandemi menggunakan visa kunjungan, harusnya kan visa kerja,†sesalnya.
Tak hanya itu, kualifikasi para TKA China banyak selevel SD, SMP, dan SMA, bukan yang digaungkan pemerintah untuk mendatangkan para ahli yang memiliki standar pendidikan setara S1.
“Ternyata yang SD, SMP, SMA ini populasinya di dua perusahaan yang kita pantau sampai lebih dari 80 persen, yang punya keahlian khusus itu paling 10 persen,†katanya.
Selain itu, Marwan juga heran karena para TKA di Sulawesi Utara untuk pembangunan smelter nikel dibayar di negaranya, bukan di Indonesia.
“Dari situ, turunan masalahnya tidak bayar dana kompensasi penggunaan TKA, itu aturannya PPh juga hilang. Kemudian gajinya itu bisa minimal tiga kali lebih besar daripada gaji pribumi, rata-rata empat kali lebih besar dibanding mereka yang bekerja di sini,†tandasnya.
