DPR Optimis, APBN Bisa Topang Pemulihan Ekonomi Meski Masih Defisit

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) tetap menjadi tiang utama dari pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

"APBN tahun 2021 tentu adalah kekuatan utama pemulihan ekonomi, kalau kata pemerintah 'kerja keras APBN terus berlanjut'," ujar anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad dalam serial diskusi 'Tanya Jawab Cak Ulung: APBN Indonesia Kritis?' pada Kamis (27/5).

Kamrussamad menjelaskan, pada tahun 2021 ini pemerintah mendapatkan alokasi APBN Rp 2.750 triliun dengan kenaikan 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kondisi di tahun 2021, kalau total belanja APBN kita Rp 2.750 T dengan pertumbuhan dibandingkan tahun 2020 itu 6 persen, ada kenaikan 6 persen dibanding realisasi APBN kita di tahun 2020," terangnya.

Diuraikan legislator Partai Gerindra ini, dari total seluruh APBN itu kemudian terbagi dalam beberapa pos anggaran.

"Dari Rp 2.750 T itu, ada Rp 175 T untuk sektor kesehatan di tahun 2021 ini, kemudian ada Rp 148 T kita alokasikan untuk perlindungan sosial jadi seperti PKH, BST dan Program Kartu Prakerja dan program sosial lain yang kita harapkan jadi penopang pemulihan ekonomi," urainya.

Selain itu, pihaknya juga mengaku mendukung alokasi untuk UMKM dan pembiayaan koperasi mencapai Rp 193,7 T, insentif usaha dan pajak Rp 56 T, dan program prioritas nasional dengan nilai sekitar Rp 127 T.

Akan tetapi, catatan defisit saat ini diakui tidak terlampau tinggi. Sehingga, APBN masih bisa menjadi penopang pemulihan ekonomi dengan alokasi dan lebijakan yang tepat.

"Jadi defisit tahun ini itu lebih rendah dari tahun 2020. Artinya apa kita mengharapkan bahwa APBN dan kebijakan fiskal peranannya sangat penting dan vital dalam pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya.