Berita

Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang digadang akan diusung di Pilpres 2024/Net

Politik

Mereplika Demokrat, Konflik Terbuka Puan-Ganjar Hanya Untuk Kepentingan Elektabilitas

SELASA, 25 MEI 2021 | 05:22 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Agitasi politik berupa konflik internal antara Puan Maharani dan Ganjar sengaja dimainkan PDIP untuk mengerek elektabilitas partai.

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menganalisa tujuan dari tindakan agitasi politik konflik itu mereplika apa yang telah dilakukan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

Kata Dedi, selama kegaduhan soal kisruh Demokrat telah efektif menggenjot elektabilitas partai berlambang mercy itu.


"Senada dengan Demokrat, tidak saja berharap agar Ganjar semakin populer sebagai kader tertindas, tetapi ada harapan Puan menjadi pembicaraan di kalangan publik," demikian pendapat Dedi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/5).

Dalam pandangan Dedi perang terbuka yang disampaian Bambang Wuryanti mengenai Ganjar adalah semata-mata untuk kepentingan politis PDIP.

"Lonflik ini sama-sama untuk kepentingan politis PDIP, Puan dan Ganjar hanya sedang diperankan saja," demikian analisa Dedi.

Dedi sejak awal menengarai kegaduhan di internal PDIP disengaja dan direkayasa sistematis. Muaranya adalah untuk menggenjot elektabilitas calon dan partai.

Dalam beberapa pekan ini, kritikan terbuka disampaikan oleh petinggi PDIP pada Ganjar yang merupakan Kepala Daerah asal PDIP.

Ganjar dituding sengaja bekerja pencitraan untuk menrengkuh ambisinya mendapatkan tiket pencapresan di tahun 2024 mendatang.

Puncaknya, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya sengaja tidak mengundang Ganjar Pranowo, meski mendatangkan Puan Maharani saat mengumpulkan seluruh kader Eksekutif-Legislatif.

Kata politisi yang kairb disapa Bambang Patjul, Ganjar sudah kelewatan kerena ambisi jadi Capres dengan meninggalkan norma kepartaian.

Apalagi, saat ini belum ada instruksi dari Ketua Umum Partai sebagai penentu pemegang tiket Capres.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya