Berita

Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang digadang akan diusung di Pilpres 2024/Net

Politik

Mereplika Demokrat, Konflik Terbuka Puan-Ganjar Hanya Untuk Kepentingan Elektabilitas

SELASA, 25 MEI 2021 | 05:22 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Agitasi politik berupa konflik internal antara Puan Maharani dan Ganjar sengaja dimainkan PDIP untuk mengerek elektabilitas partai.

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menganalisa tujuan dari tindakan agitasi politik konflik itu mereplika apa yang telah dilakukan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

Kata Dedi, selama kegaduhan soal kisruh Demokrat telah efektif menggenjot elektabilitas partai berlambang mercy itu.


"Senada dengan Demokrat, tidak saja berharap agar Ganjar semakin populer sebagai kader tertindas, tetapi ada harapan Puan menjadi pembicaraan di kalangan publik," demikian pendapat Dedi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/5).

Dalam pandangan Dedi perang terbuka yang disampaian Bambang Wuryanti mengenai Ganjar adalah semata-mata untuk kepentingan politis PDIP.

"Lonflik ini sama-sama untuk kepentingan politis PDIP, Puan dan Ganjar hanya sedang diperankan saja," demikian analisa Dedi.

Dedi sejak awal menengarai kegaduhan di internal PDIP disengaja dan direkayasa sistematis. Muaranya adalah untuk menggenjot elektabilitas calon dan partai.

Dalam beberapa pekan ini, kritikan terbuka disampaikan oleh petinggi PDIP pada Ganjar yang merupakan Kepala Daerah asal PDIP.

Ganjar dituding sengaja bekerja pencitraan untuk menrengkuh ambisinya mendapatkan tiket pencapresan di tahun 2024 mendatang.

Puncaknya, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya sengaja tidak mengundang Ganjar Pranowo, meski mendatangkan Puan Maharani saat mengumpulkan seluruh kader Eksekutif-Legislatif.

Kata politisi yang kairb disapa Bambang Patjul, Ganjar sudah kelewatan kerena ambisi jadi Capres dengan meninggalkan norma kepartaian.

Apalagi, saat ini belum ada instruksi dari Ketua Umum Partai sebagai penentu pemegang tiket Capres.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya