Covid-19 Mengganas Di Dunia, Menlu Teriakan Kesenjangan Distribusi Vaksin Bagi Negara Miskin Baru 0,3 Persen

Mengganasnya pandemi Covid-19 tidak menjadi satu-satunya masalah yang tengah dihadapi banyak negara di dunia. Namun, ternyata, kesenjangan distribusi vaksin juga menjadi satu bagian di dalam penanganan pandemi di tingkat global.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi mengungkapkan persoalan kesenjangan distribusi vaksin Covid-19 ini saat mengikuti pertemuan Covax AMC Engagement Group (EG) Meeting yang dilaksanakan virtual, Senin (17/5).

Dalam kesempatan tersebut, Retno menyebutkan bahwa di tengah mengganasnya pandemi Covid-19, ketidaksetaraan distribusi vaksin di tingkat global masih besar. Karena, negara berpenghasilan rendah atau miskin baru dikirimkan sebesar 0,3 persen, dari total suplai vaksin yang tersedia saat ini sebanyak 1,7 miliar dosis vaksin.

"Diperlukan langkah segera untuk dapat memastikan akses setara kepada vaksin, karena tidak ada negara yang dapat sepenuhnya bebas dari Covid-19, selama masih ada negara lain yang terjangkit," ujar Retno dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (19/5).

Maka dari itu, Retno memberikan saran mengenai distribusi vaksin ini distribusi agar dibuka opsi cost-sharing vaksin melalui COVAX Facility. Di mana, negara berpenghasilan rendah-menengah yang berada dalam AMC dapat membeli tambahan dosis vaksin, di luar alokasi vaksin gratis yang dijanjikan untuk 20 persen penduduk negara-negara AMC.

Disamping itu, Retno juga membahas dalam pertemuan itu terkait keterlambatan pasokan vaksin untuk vaksin COVAX Facility. Yaitu, vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh SII (India) terkirim sekitar 18 persen, dan produksi vaksin AZ oleh SK Bio (Korea Selatan) terkirim 50 persen dari komitmen awal.

Dia berharap situasi ini bisa membaik pada akhir tahun ini, yang ditunjukan dengan bertambahnya komitmen produsen vaksin lain dan termasuk bertambahnya vaksin yang memperoleh Izin Penggunaan di Masa Darurat (EUL) dari WHO.

"Upaya melipatgandakan kapasitas produksi vaksin termasuk dengan menghapuskan (waive) hak paten vaksin sangat krusial dalam upaya melawan pandemi," demikian Retno Marsudi.