Temui Dubes Palestina, PBNU Keluarkan Lima Sikap Terkait Agresi Militer Israel

Agresi Militer Israel terhadap Palestina dan warganya juga diikuti dan menuntut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk bersikap.

Ada lima poin pernyataan sikap PBNU yang dibacakan Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Sirodj, usai melakukan pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun, di Jakarta Pusat, Senin (17/5).

"Pertama, mengutuk keras dan mengecam keras agresi Militer Israel yang telah memporak-porandakan Palestina, merenggut nyawa-nyawa warga sipil yang tidak berdosa," ujar Said Aqil dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/5).

"Hentikan segera agresi Militer Israel terhadap Palestina. Ini merupakan tragedi kemanusian yang tidak bisa dibiarkan dan ditolerir," sambungnya.

Kemudian sikap yang kedua, Said Aqil menyampaikan bahwa PBNU mendorong upaya gencatan senjata dari kedua belah pihak, agar bantuan kemanusian bisa masuk dan kondisi Palestina pulih seperti sedia kala.

Sikap ketiga, PBNU mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk segera melakukan langkah cepat menyepakati gencatan senjata.

"Ini sebagai bagian dari tanggung jawab komunitas internasional dalam menyikapi konflik yang menciderai kemanusian," imbuh Said Aqil.

Adapun dalam sikap yang keempat, PBNU mendorong pemerintah Indonesia untuk menggalang dan mengambil upaya pening dalam mewujudkan Pancasila, sekaligus mengakhiri konflik kemanusian yang terjadi, sehingga menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

Untuk sikap yang kelima, PBNU mendukung kemerdekaan Palestina, sebagaimana yang dinyatakan dalam Muktamar ke-13 NU di Menes, Banten tahun 1938.

"Bagi kami, Palestina adalah bangsa berdaulat, Kami juga mendorong seluruh pihak untuk melakukan dialog agara kkerasan tidak terjadi lagi dalam upaya penegakan kedaulatan Palestina," tutur Said Aqil.

"Mari berbuat semaksimal yang bisa kita lakukan, demi menjaga solidaritas sesama Muslim, demi terhapusnya penjajahan di muka bumi dan demi tegaknya hak-hak asasi kemanusian yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan dan kedaulatan," tandasnya.