Berita

Kader PDIP dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Peluang Capres PDIP Tinggi, Ganjar Harus Cermat Berhitung Agar Perpecahan Internal Tidak Membesar

SENIN, 17 MEI 2021 | 13:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ganjar Pranowo disarankan tak perlu risau dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto soal tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu karena pencitraan politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, sebagai kader populer citra yang harus dibangun Ganjar tidak harus atas seizin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Dedi, apa yang disampaikan politisi yang karib disapa Bambang Patjul itu adalah bentuk friksi politik internal.


Analisa Dedi, Bambang punya kepentingan sendiri. Misalnya, dukungan politik bukan pada Ganjar dan perpecahan internal tidak membesar.

"Meskipun benar yang ia (Bambang) sampaikan, keterusungan bergantung ketua umum, tetapi menihilkan popularitas Ganjar sebagai tokoh potensial, adalah bentuk perpecahan kecil di PDIP," demikian kata Dedi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/5).

Meski demikian, Dedi menyarankan Ganjar untuk cermat menghitung. Tujuannya, agar potensi perpecahan internal PDIP jelang Pilpres 2024 tidak terjadi.

Dedi meyakini, Ganjar masih memiliki potensi untuk diusung PDIP karena tingkat keterpilihan di berbagai lembaga survei cukup tinggi.

"Tetapi harus tetap cermat menghitung, agar anti Ganjar tidak membesar di internal PDIP. Kontestasi internal masih cukup panjang, dan Ganjar tetap akan diperhitungkan jika elektabilitasya menjulang di antara kader PDIP lainnya," demikian kata Dedi.

Sebelumnya, Bambang Wuryanto mengatakan tingginya elektabilitas Ganjar merupakan hasil pencitraan politik.

Bambang menyebutkan apa yang dilakukan Ganjar selama ini belum mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selama ini di PDIP, Megawati selalu memiliki hak veto dalam menentukan kebijakan strategis partai termasuk menentukan siapa calon yang akan diusung sebagai Capres dan cawapres.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya