Berita

Kader PDIP dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Peluang Capres PDIP Tinggi, Ganjar Harus Cermat Berhitung Agar Perpecahan Internal Tidak Membesar

SENIN, 17 MEI 2021 | 13:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ganjar Pranowo disarankan tak perlu risau dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto soal tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu karena pencitraan politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, sebagai kader populer citra yang harus dibangun Ganjar tidak harus atas seizin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Dedi, apa yang disampaikan politisi yang karib disapa Bambang Patjul itu adalah bentuk friksi politik internal.


Analisa Dedi, Bambang punya kepentingan sendiri. Misalnya, dukungan politik bukan pada Ganjar dan perpecahan internal tidak membesar.

"Meskipun benar yang ia (Bambang) sampaikan, keterusungan bergantung ketua umum, tetapi menihilkan popularitas Ganjar sebagai tokoh potensial, adalah bentuk perpecahan kecil di PDIP," demikian kata Dedi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/5).

Meski demikian, Dedi menyarankan Ganjar untuk cermat menghitung. Tujuannya, agar potensi perpecahan internal PDIP jelang Pilpres 2024 tidak terjadi.

Dedi meyakini, Ganjar masih memiliki potensi untuk diusung PDIP karena tingkat keterpilihan di berbagai lembaga survei cukup tinggi.

"Tetapi harus tetap cermat menghitung, agar anti Ganjar tidak membesar di internal PDIP. Kontestasi internal masih cukup panjang, dan Ganjar tetap akan diperhitungkan jika elektabilitasya menjulang di antara kader PDIP lainnya," demikian kata Dedi.

Sebelumnya, Bambang Wuryanto mengatakan tingginya elektabilitas Ganjar merupakan hasil pencitraan politik.

Bambang menyebutkan apa yang dilakukan Ganjar selama ini belum mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selama ini di PDIP, Megawati selalu memiliki hak veto dalam menentukan kebijakan strategis partai termasuk menentukan siapa calon yang akan diusung sebagai Capres dan cawapres.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya