Berita

Menara Al-Sharouk saat runtuh setelah terkena serangan udara Israel, di Kota Gaza, 12 Mei 2021/Foto: AFP

Dunia

Pengamat: Masalah Palestina Tidak Bisa Selesai Cepat Karena AS Mainkan Standar Ganda Dengan Libatkan Sekutu

SENIN, 17 MEI 2021 | 11:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Luar Negeri China Wang Yi telah memimpin debat terbuka di Dewan Keamanan PBB, untuk membahas situasi terkini konflik Israel-Palestina pada Minggu (16/5) waktu setempat.

Pertemuan ini terjadi di tengah sikap AS yang dianggap seolah menghalangi DK PBB untuk mencapai kesepakatan tentang masalah tersebut.

Wang mengatakan, China telah mendorong Dewan Keamanan untuk mengadakan dua konsultasi darurat tentang konflik Palestina-Israel, dan telah menyusun pernyataan pers, dalam upaya untuk memandu dewan untuk mengambil tindakan.


"Tapi sayangnya, dewan sejauh ini gagal mencapai kesepakatan, dengan AS berdiri di sisi berlawanan dari keadilan internasional," kata Wang, seperti dikutip dari Global Times, Senin (17/5).

Menurut laporan Reuters pada Rabu, AS telah menunda upaya DK PBB untuk mengeluarkan pernyataan publik tentang meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina karena Washington menganggap pernyataan itu bisa "berbahaya bagi upaya di balik layar untuk mengakhiri kekerasan."

Sejumlah pengamat angkat bicara mengenai persoalan tersebut.

Ma Xiaolin, dekan Institute for Studies on the Mediterranean Rim di Zhejiang International Studies University mengatakan, bahwa posisi China menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang urusan Timur Tengah karena telah menunjukkan bahwa masalah Palestina masih menjadi inti urusan Timur Tengah dan tidak dapat dipinggirkan.

Berbeda dengan AS yang ingin menarik kekuasaannya dari Timur Tengah, mereka seolah ingin melihat masalah Palestina terpinggirkan, sehingga Washington enggan melihat masalah tersebut diajukan ke DK PBB.

"Pemerintahan Biden selalu mengatakan diplomasinya mengutamakan 'hak asasi manusia', terutama ketika mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Tetapi ketika ada bencana hak asasi manusia yang mengerikan yang disebabkan oleh operasi militer sekutunya di Gaza, yang merupakan reaksi berlebihan terhadap serangan Hamas, kemunafikan dan standar ganda AS telah terungkap lagi," kata Ma.

"AS tidak ingin memberikan penghargaan sebagai penengah konflik Palestina-Israel kepada China, terutama ketika China adalah presiden DK PBB. Ini adalah alasan utama mengapa AS enggan membiarkan pekerjaan mediasi melalui DK PBB," kata Hua Liming, seorang ahli China untuk urusan Timur Tengah dan mantan duta besar China untuk Iran.

"Setiap kali PBB bertemu untuk membicarakan konflik Palestina-Israel, AS selalu duduk di 'dermaga untuk terdakwa', jadi Washington biasanya lebih memilih untuk terlibat dengan kedua belah pihak di bawah meja daripada membiarkan komunitas internasional terlibat," kata Hua.

"Ini adalah alasan utama mengapa solusi atau gencatan senjata antara Israel dan Gaza atau pasukan lain di wilayah itu bersifat sementara," tambahnya.

Pengamat mengatakan, konflik kali ini juga terkait dengan masalah nuklir Iran karena AS dan Iran sama-sama ingin mencapai kesepakatan baru sesegera mungkin, karena pemerintah moderat di Teheran akan memiliki lebih banyak peluang untuk memenangkan pemilihan dan terus berdialog dengan AS.

"Tetapi Israel tidak ingin melihat AS dan Iran mencapai kesepakatan sehingga konflik di Gaza akan menambah kesulitan pembicaraan antara AS dan Iran," kata Ma.

"Jadi masalah Palestina tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek," ujarnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya