Berita

Menara Al-Sharouk saat runtuh setelah terkena serangan udara Israel, di Kota Gaza, 12 Mei 2021/Foto: AFP

Dunia

Pengamat: Masalah Palestina Tidak Bisa Selesai Cepat Karena AS Mainkan Standar Ganda Dengan Libatkan Sekutu

SENIN, 17 MEI 2021 | 11:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Luar Negeri China Wang Yi telah memimpin debat terbuka di Dewan Keamanan PBB, untuk membahas situasi terkini konflik Israel-Palestina pada Minggu (16/5) waktu setempat.

Pertemuan ini terjadi di tengah sikap AS yang dianggap seolah menghalangi DK PBB untuk mencapai kesepakatan tentang masalah tersebut.

Wang mengatakan, China telah mendorong Dewan Keamanan untuk mengadakan dua konsultasi darurat tentang konflik Palestina-Israel, dan telah menyusun pernyataan pers, dalam upaya untuk memandu dewan untuk mengambil tindakan.

"Tapi sayangnya, dewan sejauh ini gagal mencapai kesepakatan, dengan AS berdiri di sisi berlawanan dari keadilan internasional," kata Wang, seperti dikutip dari Global Times, Senin (17/5).

Menurut laporan Reuters pada Rabu, AS telah menunda upaya DK PBB untuk mengeluarkan pernyataan publik tentang meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina karena Washington menganggap pernyataan itu bisa "berbahaya bagi upaya di balik layar untuk mengakhiri kekerasan."

Sejumlah pengamat angkat bicara mengenai persoalan tersebut.

Ma Xiaolin, dekan Institute for Studies on the Mediterranean Rim di Zhejiang International Studies University mengatakan, bahwa posisi China menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang urusan Timur Tengah karena telah menunjukkan bahwa masalah Palestina masih menjadi inti urusan Timur Tengah dan tidak dapat dipinggirkan.

Berbeda dengan AS yang ingin menarik kekuasaannya dari Timur Tengah, mereka seolah ingin melihat masalah Palestina terpinggirkan, sehingga Washington enggan melihat masalah tersebut diajukan ke DK PBB.

"Pemerintahan Biden selalu mengatakan diplomasinya mengutamakan 'hak asasi manusia', terutama ketika mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Tetapi ketika ada bencana hak asasi manusia yang mengerikan yang disebabkan oleh operasi militer sekutunya di Gaza, yang merupakan reaksi berlebihan terhadap serangan Hamas, kemunafikan dan standar ganda AS telah terungkap lagi," kata Ma.

"AS tidak ingin memberikan penghargaan sebagai penengah konflik Palestina-Israel kepada China, terutama ketika China adalah presiden DK PBB. Ini adalah alasan utama mengapa AS enggan membiarkan pekerjaan mediasi melalui DK PBB," kata Hua Liming, seorang ahli China untuk urusan Timur Tengah dan mantan duta besar China untuk Iran.

"Setiap kali PBB bertemu untuk membicarakan konflik Palestina-Israel, AS selalu duduk di 'dermaga untuk terdakwa', jadi Washington biasanya lebih memilih untuk terlibat dengan kedua belah pihak di bawah meja daripada membiarkan komunitas internasional terlibat," kata Hua.

"Ini adalah alasan utama mengapa solusi atau gencatan senjata antara Israel dan Gaza atau pasukan lain di wilayah itu bersifat sementara," tambahnya.

Pengamat mengatakan, konflik kali ini juga terkait dengan masalah nuklir Iran karena AS dan Iran sama-sama ingin mencapai kesepakatan baru sesegera mungkin, karena pemerintah moderat di Teheran akan memiliki lebih banyak peluang untuk memenangkan pemilihan dan terus berdialog dengan AS.

"Tetapi Israel tidak ingin melihat AS dan Iran mencapai kesepakatan sehingga konflik di Gaza akan menambah kesulitan pembicaraan antara AS dan Iran," kata Ma.

"Jadi masalah Palestina tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek," ujarnya.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya