Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno/Net

Politik

Dukungan Pada Palestina Harus Berlanjut Dalam Bentuk Bantuan Atau Embargo Barang Israel

MINGGU, 16 MEI 2021 | 19:45 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap tegas pemerintah dalam mengecam aksi kekerasan di Masjid Al Aqsa, Sheikh Jarrah, dan agresi Israel ke Jalur Gaza harus diikui dengan langkah konkret. Misalnya dengan mengirim bantuan kemanusiaan maupun kebijakan embargo barang-barang dari Israel.

Begitu harapan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno menanggapi tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina.

"Sikap tegas pemerintah Indonesia perlu direalisasikan lebih lanjut dalam bentuk aksi, baik berupa bantuan fisik untuk warga Palestina, maupun dalam bentuk embargo terhadap barang dan jasa dari Israel atau para pendukung agresi tentara Israel di Al Aqsa," katanya kepada wartawan, Minggu (16/5).


Sejumlah negara besar memang telah menyatakan dukungan terhadap Israel. Namun demikian, tragedi ini bukan soal siapa berpihak pada siapa. Melainkan soal keadilan, perikemanusiaan, dan hak warga Palestina untuk dapat hidup bebas di tanah airnya sendiri.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar NKRI telah dilanggar secara terang bendarang oleh Israel, mulai dari kemanusiaan, kedaulatan, keadilan, dan komitmen menghapus penjajahan dari muka bumi.

Atas alasan itu, dia berharap ada aksi nyata yang tidak sekedar menyatakan keberpihakan. Melainkan juga konkrety memberi solusi.

“Mari kita yang ada di Indonesia ikut membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, minimal melalui doa yang dipanjatkan setiap saat. Semoga Allah swt senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan-Nya kepada saudara dan anak-anak kita di Palestina," tutup anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya