Berita

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu/Net

Politik

Balas Pesan Megawati, Said Didu: Tuhan Tidak Bersama 'Peternak' Koruptor

KAMIS, 13 MEI 2021 | 22:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyebut Tuhan akan bersama orang-orang miskin menuai sindiran.

Megawati sebelumnya menyampaikan bahwa perayaan Idulfitri menjadi momen untuk menguatkan rasa kepedulian antarsesama. Ia juga menekankan untuk tetap dekat dengan rakyat dan membantu kepada yang membutuhkan sesuai dengan pesan Presiden pertama RI, Soekarno.

"Ingatlah ajaran Bung Karno: orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada manusia, dan Tuhan bersemayam di gubuknya orang miskin," kata Megawati.


Salah satu yang mengomentari pernyataan Mega saat menyampaikan pesan Bung Karno itu adalah aktivis Manusia Merdeka, Said Didu.

Said Didu menyindir bahwa Tuhan juga tidak akan menyukai pihak-pihak yang berperilaku rasuah.

"Dan Tuhan tidak akan bersama pihak yang 'beternak' koruptor yang memiskinkan rakyat," tulis Said Didu di akun Twitternya sembari menyertakan tautan berita soal ungkapan Megawati, pada Kamis (13/5).

Said Didu tak menjelaskan secara detail maksud dari pernyataannya itu. Namun patut diduga, hal tersebut merujuk pada adanya politisi PDIP yang tersandung kasus di KPK, salah satunya mantan Menteri Sosial RI, Juliari Batubara yang tersandung kasus dugaan bansos Covid-19 dan sedang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

Menarik ke belakang, PDIP juga pernah masuk survei Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPPM) pada 26 Maret hingga 8 April 2021, di mana disebutkan sebagai salah satu partai yang banyak menyumbang koruptor selama pandemi bersama dengan Gerindra.

Ketika para responden diberikan pertanyaan terbuka terkait parpol mana yang kadernya paling banyak dicokok oleh KPK karena tersandung kasus korupsi, jawabannya menyorot kepada dua partai.

"Jawabannya, sebanyak 79,2 persen menyatakan PDIP dan Partai Gerindra yang kadernya melakukan tidak pidana korupsi disaat pandemi Covid-19," beber Direktur Eksekutif LPPM, Daniel Zafnat Paneah, Rabu lalu (14/4).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya