Berita

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu/Net

Politik

Balas Pesan Megawati, Said Didu: Tuhan Tidak Bersama 'Peternak' Koruptor

KAMIS, 13 MEI 2021 | 22:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyebut Tuhan akan bersama orang-orang miskin menuai sindiran.

Megawati sebelumnya menyampaikan bahwa perayaan Idulfitri menjadi momen untuk menguatkan rasa kepedulian antarsesama. Ia juga menekankan untuk tetap dekat dengan rakyat dan membantu kepada yang membutuhkan sesuai dengan pesan Presiden pertama RI, Soekarno.

"Ingatlah ajaran Bung Karno: orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada manusia, dan Tuhan bersemayam di gubuknya orang miskin," kata Megawati.


Salah satu yang mengomentari pernyataan Mega saat menyampaikan pesan Bung Karno itu adalah aktivis Manusia Merdeka, Said Didu.

Said Didu menyindir bahwa Tuhan juga tidak akan menyukai pihak-pihak yang berperilaku rasuah.

"Dan Tuhan tidak akan bersama pihak yang 'beternak' koruptor yang memiskinkan rakyat," tulis Said Didu di akun Twitternya sembari menyertakan tautan berita soal ungkapan Megawati, pada Kamis (13/5).

Said Didu tak menjelaskan secara detail maksud dari pernyataannya itu. Namun patut diduga, hal tersebut merujuk pada adanya politisi PDIP yang tersandung kasus di KPK, salah satunya mantan Menteri Sosial RI, Juliari Batubara yang tersandung kasus dugaan bansos Covid-19 dan sedang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

Menarik ke belakang, PDIP juga pernah masuk survei Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPPM) pada 26 Maret hingga 8 April 2021, di mana disebutkan sebagai salah satu partai yang banyak menyumbang koruptor selama pandemi bersama dengan Gerindra.

Ketika para responden diberikan pertanyaan terbuka terkait parpol mana yang kadernya paling banyak dicokok oleh KPK karena tersandung kasus korupsi, jawabannya menyorot kepada dua partai.

"Jawabannya, sebanyak 79,2 persen menyatakan PDIP dan Partai Gerindra yang kadernya melakukan tidak pidana korupsi disaat pandemi Covid-19," beber Direktur Eksekutif LPPM, Daniel Zafnat Paneah, Rabu lalu (14/4).

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya