Berita

Gurubesar Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin/Net

Politik

Saran Din Syamsuddin: Jokowi Minta Maaf Soal Bipang Dan Umat Islam Memberi Maaf

RABU, 12 MEI 2021 | 11:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Polemik promosi bipang alias babi panggang Ambawang yang disampaikan Presiden Joko Widodo harus segera diakhiri. Apalagi, saat ini umat Islam sedang dalam suasana Ramadhan dan segera menyambut hari kemenangan.

Begitu imbauan dari Gurubesar Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin kepada wartawan, Rabu (12/5).

Sehubungan dengan emosi umat Islam yang memuncak, Din Syamsuddin menyarankan agar Presiden Joko Widodo meminta maaf dan umat Islam memberi maaf.


“Ucapan presiden tersebut memang dirasakan sebagai "hadiah lebaran yang pahit", namun bagi umat Islam pesan Ramadhan imsak harus dapat mengalahkan perasaan pahit itu,” terangnya.

Sementara kepada para pembantu presiden, Din juga disarankan untuk tidak perlu memberi jawaban apolegetik karena tidak dapat diterima akal sehat dan hanya akan menambah ketakpercayaan rakyat.

Selanjutnya, mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu berpesan kepada pemerintah agar lebih berhati-hati memberi pernyataan terutama yang dapat menyinggung perasaan umat beragama.

Termasuk dalam hal ini, pemerintah agar arif-bijaksana dalam menerapkan kebijakan yang berhubungan dengan keberagamaan rakyat.

Seperti SKB Tiga Menteri tentang Seragam Sekolah yang menghilangkan budaya keagamaan umat namun akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, atau pengaturan mudik (yang berdimensi "festival budaya keagamaan" kuat.

“Semuanya harus diterapkan secara berkeadilan. Jangan kerumunan keagamaan dilarang tapi kerumunan bisnis dan wisata dibolehkan,” sambungnya.

Sementara itu, dalam suasana demikian dan dalam rangka Idul Fitri baik kiranya diadakan Silaturahmi Kebangsaan. Tentu syaratnya silaturahmi dimaksud berlangsung dalam "dialog dialogis”.

“Yakni dialog yang bertumpu pada ketulusan, kesetaraan, keterbukaan untuk penyelesaian masalah,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya