Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan/Net

Dunia

Pakistan Sambut Upaya UEA Dan Arab Saudi Untuk Fasilitasi Perdamaian Dengan India

RABU, 12 MEI 2021 | 10:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pakistan menyambut upaya mediasi yang didorong pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa Kashmir dengan India.

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi pada Selasa (11/5) mengapresiasi Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi yang berusaha ikut mencari solusi perdamaian, termasuk gencatan senjata, bagi Islamabad dan New Delhi atas wilayah Kashmir.  

"Pakistan akan menyambut fasilitasi pihak ketiga untuk pembicaraan antara India dan Pakistan dari Arab Saudi atau teman lainnya. India lah yang menghindari mediasi pihak ketiga," kata Qureshi, seperti dikutip Arab News.


Tahun lalu, Qureshi secara terbuka meminta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Kashmir, setelah keputusan India untuk membatalkan status semi-otonom Jammu dan Kashmir pada Agustus 2019.

Kemudian baru-baru ini, Perdana Menteri Imran Khan melakukan kunjungan selama tiga hari ke Arab Saudi untuk memperbaiki hubungan kedua negara.

Khan bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk membahas sejumlah agenda.

"Selama pertemuan, disepakati untuk lebih memperkuat, memperdalam dan mendiversifikasi hubungan politik, ekonomi, perdagangan, pertahanan dan keamanan bilateral yang ada," ujar pihak Pakistan usai pertemuan tersebut.

Bulan lalu, Qureshi juga melakukan kunjungan ke UEA untuk pertama kalinya. Ia juga membenarkan bahwa Abu Dhabi telah menengahi gencatan senjata antara Pakistan dan India.

Sejak keputusan New Delhi untuk mengubah status konstitusional Kashmir, Pakistan telah meningkatkan upaya untuk mengumpulkan dukungan internasional untuk apa yang digambarkannya sebagai "tindakan ilegal" India di wilayah tersebut.

Namun New Delhi mengatakan bahwa apapun yang berhubungan dengan Jammu dan Kashmir adalah "masalah internal" pemerintah.

Wilayah Kashmir telah menjadi wilayah sengketa sejak kedua negara memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya