Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy/Net
Momentum pelaksanaan Shalat Idulfitri harus diwaspadai masyarakat karena rentan terjadi kerumunan yang bisa menjadi klaster penularan Covid-19.
Oleh karenanya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta kepada masyarakat untuk sebisa mungkin menghindari kegiatan berkumpul.
Salah satu yang bisa dilakukan bila ingin shalat berjamaah di masjid yakni dengan berwudhu dari rumah.
"Kalau Salat Id biasanya jamaah sudah mandi dan berwudhu dari rumah, jadi tidak perlu antre untuk berwudhu. Malah pas pulang ini yang biasanya akan sangat mungkin terjadi kerumunan," ujarnya saat memimpin Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Agama (Menag) serta kepala lembaga terkait lainnya, Selasa (11/5).
Ia pun menekankan agar aturan protokol kesehatan dapat dijalankan secara ketat. Petugas mulai dari Satgas Covid-19 di tingkat RT/RW hingga personel TNI, Polri, dan Babinkamtibmas harus turut memastikan penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat.
"Karena masalah agama masih urusan pemerintahan absolut, jadi kewenangannya masih penuh di tangan pemerintah pusat. Saya kira jaringan birokrasi di Kemenag bisa diefektifkan untuk mengendalikan, memantau, termasuk menertibkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kemenag," lanjutnya.
Ia pun mengamini bahwa Kementerian Agama memiliki keterbatasan, terutama dalam menyediakan sarana prasana pelaksanaan protokol kesehatan selama Shalat Idulfitri, seperti ketersediaan
hand sanitizer dan masker cadangan.
Di sisi lain, Kepala Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyampaikan, presiden telah menugaskan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengalokasikan masker ke seluruh Indonesia, termasuk untuk kesiapan pelaksanaan Shalat Idulfitri.
Ia berharap Menperin segera menginstruksikan pendistribusian masker ke daerah-daerah, khususnya yang menjadi zona merah dan zona oranye.
"Kalau kami tidak mungkin, karena setelah ada keputusan bersama, untuk pengadaan barang itu berakhir pada tanggal 31 Maret. Untuk semua pengadaan sudah dialihkan ke Kemenkes dan Kemenperin," sambung Doni Monardo.
