Berita

Mantan anggota Ombudsman RI Alvin Lie/Net

Politik

Alvin Lie: Kini Masyarakat Bertanya, Kedatangan TKA Benar Dihentikan Atau Memang Kuota Bulan Ini Sudah Habis?

SELASA, 11 MEI 2021 | 11:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Permasalahan inti dari kedatangan tenaga kerja asing asal China dalam beberapa pekan terakhir bukan terletak pada pemenuhan syarat formal mereka. Melainkan pada kehadiraan mereka yang bertepatan dengan larangan mudik di tanah air.

Begitu urai mantan anggota Ombudsman RI Alvin Lie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (11/5).

Larangan mudik, sambung Alvin Lie, tidak boleh sebatas dilihat sebagai larangan biasa. Tapi pada substansi mengapa pemerintah melarang mudik, yaitu untuk mengendalikan pergerakan manusia dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.


“Kalau pergerakan manusia di dalam negeri ini dibatasi, alangkah ironisnya kita masih membuka gerbang internasional, masih membuka perbatasan negara untuk warga negara asing masuk ke Indonesia,” tutur pengamat penerbangan itu.

Kedatangan WN China secara bergelombang, selain mengurangi efektivitas penekanan sebaran Covid-19, juga menunjukkan ketidakpekaan pemerintah. Sebab di saat warga dicegah keluar kota, juga warga asing dibolehkan masuk ke dalam negeri.

“Apapun alasannya, apakah izin atau tidak. Ini tentang kepekaan sosial,” sambung Alvin Lie.

Mirisnya lagi, kini masyarakat mulai kurang percaya dengan pemerintah. Setidaknya pernyataan Menteri Perhubungan yang memastikan akan menghentikan kedatangan pekerja asing masih disangsikan oleh masyarakat.

“Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan apakah benar dihentikan atau memang kuotanya sudah selesai bulan ini. Lalu nanti bulan depan datang lagi,” lanjutnya.

Alvin Lie menekankan pada pemerintah untuk lebih perhatian pada hal-hal semacam ini dalam membuat kebijakan. Pemerintah harus peka kondisi kejiwaan masyarakat, opini publik, dan melakukan langkah-langkah antisipasi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya