Pemerintah Tidak Adil Jika PPN Dinaikkan, Komisi XI Fraksi PKS: Bagusnya Diturunkan Ke 5 Persen

Rencana pemerintah menaikkan nilai pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen ke 15 persen dikritisi Komisi XI DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota Komisi XI DPR fraksi PKS, Anis Byarwati mengatakan, dirinya merasa bingung melihat rencana kebijakan pemerintah ini. Pasalnya, secara faktual kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19 sekarang ini masih tertatih-tatih untuk bangkit dan pulih.

"Kok malah dihantam dengan rencana menaikkan PPN?" ujar Anis saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/5).

Anis menilai, menaikkan tarif PPN dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi bukan merupakan kebijakan yang tepat.

Justru menurutnya, akan muncul pertanyaan mengenai letak keberpihakkan pemerintah terhadap rakyat. Karena pada kebijakan sebelumnya di masa pandemi Covid-19, pemerintah malah memberikan insentif pajak kepada para pengusaha kelas menengah ke atas.

Sementara, dampak jika PPN dinaikkan akan dirasakan langsung oleh masyarakat, dan bakalan mengkontraksi perekonomian segala lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah bawah.

"Dampak yang utama adalah menghantam daya beli masyarakat dan membahayakan industri retail," ungkapnya.

Maka dari itu, Anis menyarankan pemerintah untuk memberikan kebijakan yang lebih solutif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang notabene penyumbang terbesar ada di konsumsi atau daya beli masyarakat.

"Lebih bagus lagi kalau pemerintah menurunkan PPN dari 10 persen ke 5 persen. Ini bisa membantu menaikkan daya beli," demikian Anis Byarwati menambahkan.