Presiden Prancis Emmanuel Macron/Net
Sejumlah prajurit Prancis mengirim sebuah surat terbuka kepada Presiden Emmanuel Macron. Isinya terkait peringatan kemungkinan adanya perang saudara di Prancis.
Surat terbuka tersebut diterbitkan oleh majalah Prancis, Valeurs Actuelles, pada Minggu (9/5), seperti dikutip Sputnik. Namun para prajurit yang menuliskannya tidak diketahui.
Dalam suratnya, para prajurit aktif itu memberikan dukungan pada veteran yang sebelumnya memicu keributan karena memperingatkan pihak berwenang akan kemungkinan perang saudara karena lemahnya keamanan dan kebijakan kontra-terorisme di Prancis.
Pada akhir April, pemimpin Partai Reli Nasional Prancis Marine Le Pen mengatakan pemerintah harus fokus pada masalah yang lebih serius, daripada peringatan dari veteran.
Para prajurit mengatakan, veteran adalah pejuang yang pantas dihormati. Sayangnya kehormatan mereka telah "diinjak-injak" dalam beberapa pekan terakhir.
"Ini adalah ribuan pelayan Prancis yang menandatangani surat terbuka dengan akal sehat, tentara yang memberikan tahun-tahun terbaik mereka untuk mempertahankan kebebasan," tulis mereka.
"Anda memperlakukan mereka seperti pemberontak, meskipun satu-satunya kesalaha mereka adalah mereka mencintai negara mereka dan berduka atas kejatuhannya," tambah mereka.
Prajurit itu mengatakan mereka melihat kekerasan di kota dan desa. Mereka juga melihat kebencian terhadap Prancis dan sejarahnya.
"Perang saudara sedang terjadi di Prancis dan Anda mengetahuinya dengan sangat baik," kata mereka.
Sebelumnya, Valeurs Actuelles juga menerbitkan surat terbuka, yang ditandatangani oleh lebih dari 1.000 personel militer, termasuk sekitar 20 pensiunan jenderal terkemuka.
Surat tersebut mendesak Macron dan pemerintahnya untuk bertindak melawan bahaya Islam radikal dan fanatisme agama yang diklaim militer dapat memecah belah komunitas dan mendorong sebuah perang saudara.
Tentara mengisyaratkan bahwa mereka akan melakukan intervensi jika pihak berwenang gagal menindak ancaman tersebut.
Pejabat senior militer Prancis, termasuk Perdana Menteri Jean Castex dan Menteri Pertahanan Florence Parly, dengan cepat mengutuk militer atas permohonan mereka dan menuduh ikut campur dalam politik.
Menurut kepala staf pertahanan Prancis, Francois Lecointre, 18 tentara yang menandatangani surat tersebut akan menerima hukuman seperti sanksi disiplin atau pemecatan total.
