Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule dan para aktivis ProDEM/Net
Kebijakan pemerintah di penghujung bulan suci Ramadhan dinilai diskriminatif pada rakyat kecil, khususnya umat Islam. Sebab, jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, masyarakat dilarang untuk mudik ke kampung halaman.
Sejumlah penyekatan dilakukan di beberapa titik. Sementara warga yang melanggar atau nekat mudik akan dikenai sanksi. Mulai dari sanksi diputar balik ke tujuan asal, hingga ancaman penjara.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai kebijakan ini diskriminatif lantaran di satu sisi pemerintah memberi karpet merah bagi warga negara asing dari Republik Rakyat China (RRC) datang ke tanah air.
Tercatat sebanyak 171 WN China masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (6/5). Mereka mendarat pukul 11.50 menggunakan pesawat Xiamen Air MF 855 dari Fuzhou.
Sementara pada Selasa (4/5), Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jendral Imigrasi Arya Pradhana Anggakara menjelaskan bahwa sebanyak 85 WN China datang di Bandara Soetta dengan menumpang pesawat China Southern Airlines (charter flight) dengan nomor penerbangan CZ 8353 dari Shenzhen.
Iwan Sumule mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa kebijakan yang diskriminatif ini bisa menimbulkan gejolak sosial yang berujung pada pelengseran pucuk pimpinan negeri ini.
Apalagi, berdasarkan catatan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo sebanyak 2 ribu orang yang masuk ke tanah air, baik pekerja migran Indonesia maupun WNA, didapati positif Covid-19 sekalipun membawa surat negatif corona.
“Kebijakan diskriminatif pemerintahan Jokowi yang terlalu berpihak terhadap Beijing dan taipan, dapat menimbulkan gejolak sosial dan kemarahan rakyat,†tekannya kepada redaksi, Senin (10/5).
Namun demikian, Iwan Sumule juga mengingatkan rakyat. Jika hanya diam saja atas perilaku diskriminatif ini, berarti rakyat masih bisa terus bersabar dan memaafkan Presiden Joko Widodo.
Lain halnya jika rakyat beraksi untuk meluapkan kemarahan atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro wong cilik dan justru terus mengistimewakan WN China.
“Jika rakyat tak marah ketika dapat perlakuan tak adil, berarti pemerintahan Jokowi masih dimaafkan rakyat. Iya nggak sih?†tutupnya.
