Berita

Ilustrasi KPK/Net

Politik

Elite Partai Tak Berdaya Sikapi Pembersihan KPK Diduga Karena Tersandera Kasus Korupsi

JUMAT, 07 MEI 2021 | 02:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Komite Eksekutif Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf menengarai banyaknya elite partai politik (Parpol) dan kader partai yang terlibat perkara rasuah.

Imbasnya, membuat petinggi Parpol dan anggota DPR terkesan bersikap ambigu.

Menurut Gde, para petinggi parpol dan kadernya di senayan nampak tidak bersuara keras saat ada upaya sistematis yang mengarah pada skema pembersihan KPK dari orang yang tidak segaris dengan kepemimpinan KPK saat ini.


"Banyaknya elite/kader parpol yang diduga terlibat dalam kasus korupsi belakangan ini membuat Parpol dan fraksi DPR terkesan ambigu, tak berdaya atau diam saja ketika ada upaya-upaya 'membersihkan' @KPK_RI," demikian ungkapan Gde Siriana, Kamis (6/5).

Menurut pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), dari sosok yang berintegritas akan muncul harapan bahwa berbagai kasus yang diduga menyasar partai tertentu bisa diungkap secara terang benerang.

"Dari orang-orang yang brintegritas. Harapannya kasus-kasus yang sedang berjalan tidak akan tersentuh oleh elite," demikian kata Gde.

Sejak jelang akhir tahun 2020, petinggi partai yang terlibat kasus rasuah adalah Wakil Ketua Umum Gerindra yang diduga terlibat korupsi benur.  

Selain itu, yang juga menjadi sorotan publik tercokoknya Wakil Bendahara DPP PDIP yang juga Menteri Sosial harus berurusan dengan KPK karena diduga menerima suap puluhan miliar rupiah.

Suap itu diterima dari korupsi bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi virus corona abru (Covid-19).

Di waktu yang bersamaan publik sedang menyoroti terkait tidak lolosnya 75 pegawai KPK. Sebabnya, mereka tidak lulus uji wawasan kebangsaan.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Polisi Berlakukan One Way Sepenggal Menuju Wisata Lembang Bandung

Minggu, 22 Maret 2026 | 18:11

Status Tahanan Rumah Yaqut Buka Celah Intervensi, Penegakan Hukum Terancam

Minggu, 22 Maret 2026 | 17:38

Balon Udara Bawa Petasan Meledak, Atap Rumah Jebol

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:54

Prabowo: Lebih Baik Uang Dipakai Rakyat Makan daripada Dikorupsi

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:47

Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Terbagi Dua Gelombang

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:37

Trump Ultimatum Iran: 48 Jam Buka Hormuz atau Pusat Energi Dihancurkan

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:27

KPK Cederai Keadilan Restui Yaqut Tahanan Rumah

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:03

Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Sumbang Rp17 Triliun ke BoP

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:01

Istana: Prabowo-Megawati Berbagi Pengalaman hingga Singgung Geopolitik

Minggu, 22 Maret 2026 | 15:46

Idulfitri di Kuala Lumpur, Dubes RI Serukan Persatuan dan Kepedulian

Minggu, 22 Maret 2026 | 14:47

Selengkapnya