Berita

Ilustrasi KPK/Net

Politik

Elite Partai Tak Berdaya Sikapi Pembersihan KPK Diduga Karena Tersandera Kasus Korupsi

JUMAT, 07 MEI 2021 | 02:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Komite Eksekutif Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf menengarai banyaknya elite partai politik (Parpol) dan kader partai yang terlibat perkara rasuah.

Imbasnya, membuat petinggi Parpol dan anggota DPR terkesan bersikap ambigu.

Menurut Gde, para petinggi parpol dan kadernya di senayan nampak tidak bersuara keras saat ada upaya sistematis yang mengarah pada skema pembersihan KPK dari orang yang tidak segaris dengan kepemimpinan KPK saat ini.


"Banyaknya elite/kader parpol yang diduga terlibat dalam kasus korupsi belakangan ini membuat Parpol dan fraksi DPR terkesan ambigu, tak berdaya atau diam saja ketika ada upaya-upaya 'membersihkan' @KPK_RI," demikian ungkapan Gde Siriana, Kamis (6/5).

Menurut pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), dari sosok yang berintegritas akan muncul harapan bahwa berbagai kasus yang diduga menyasar partai tertentu bisa diungkap secara terang benerang.

"Dari orang-orang yang brintegritas. Harapannya kasus-kasus yang sedang berjalan tidak akan tersentuh oleh elite," demikian kata Gde.

Sejak jelang akhir tahun 2020, petinggi partai yang terlibat kasus rasuah adalah Wakil Ketua Umum Gerindra yang diduga terlibat korupsi benur.  

Selain itu, yang juga menjadi sorotan publik tercokoknya Wakil Bendahara DPP PDIP yang juga Menteri Sosial harus berurusan dengan KPK karena diduga menerima suap puluhan miliar rupiah.

Suap itu diterima dari korupsi bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi virus corona abru (Covid-19).

Di waktu yang bersamaan publik sedang menyoroti terkait tidak lolosnya 75 pegawai KPK. Sebabnya, mereka tidak lulus uji wawasan kebangsaan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya