Komisi III DPR: Densus 88 Bisa Dimaksimalkan Atasi Teror KKB Papua

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dapat turun ke Papua setelah pemerintah menetapkan gerakan kelompok kriminal bersenjara sebagai kategori kejahatan terorisme.

"Kalau itu dinilai sebagai pemberantasan terorisme, satuan-satuan kepolisian seperti Densus 88 bisa dimaksimalkan," ujar anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani di Media Center DPR RI, Jakarta, Kamis (6/5).

"Tetapi apakah di (garda) depan itu akan (menempatkan) Densus, tentu diputuskan oleh jajaran Polhukam," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum PPP ini mengatakan, memang sudah seharusnya pemerintah menetapkan status gerakan KKB sebagai terorisme atau separatisme.

Dia juga berharap dalam kejahatan model gerilya seperti dilakukan KKB di Papua, prajurit TNI tetap berada di garda terdepan.

"Arahnya akan tetap kedepankan satuan TNI, karena sudah dilatih untuk tanggulangi model-model apakah separatisme dan terorisme model gerilya," terangnya.

Jika diperlukan, lanjut Wakil Ketua MPR RI ini, TNI dan Polri dapat bersinergi menggelar operasi bersama pemberantasan terorisme di Papua.

"Seperti di Tinombola kan operasi gabungan antara Polri dan TNI," demikian Arsul.