Aksi unjuk rasa anti-kudeta di Myanmar/Net
Ratusan organisasi non-pemerintah (NGO) mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) untuk melakukan embargo senjata terhadap Myanmar.
Lewat sebuah pernyataan bersama pada Rabu (5/5), lebih dari 200 organisasi menegaskan bahwa embargo senjata diperlukan untuk membantu melindungi pengunjuk rasa dari kekerasan aparat.
"Tidak ada pemerintah yang boleh menjual satu peluru pun ke junta dalam keadaan ini," ujar mereka, seperti dikutip AP.
Mereka juga mendesak Inggris, anggota tetap DK PBB, untuk menyusun dan mengajukan resolusi terkait embargo senjata Myanmar secepat mungkin.
"Menerapkan embargo senjata global ke Myanmar adalah langkah minimum yang diperlukan Dewan Keamanan untuk menanggapi kekerasan militer yang meningkat," jelas mereka.
Berdasarkan data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sedikitnya 769 orang, termasuk 51 anak-anak telah tewas sebagai bagian dari kekerasan aparat sejak kudeta militer pada 1 Februari.
Sebelumnya, DK PBB telah mengeluarkan beberapa pernyataan terkait dengan situasi di Myanmar, termasuk menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi, pemulihan demokrasi, hingga mengutuk penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
Namun organisasi-organisasi itu nmenegaskan DK PBB sudah tidak bisa lagi hanya mengeluarkan pernyataan.
"Dewan Keamanan harus membawa konsensusnya tentang Myanmar ke tingkat yang baru dan menyetujui tindakan segera dan substantif," jelas mereka.
Adapun embargo senjata yang diusulkan meliputi larangan pasokan langsung atau tidak langsung, penjualan atau transfer semua senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya, termasuk barang untuk melakukan pengawasan.
Dari penelitian dan informasi Amnesty International, selama ini Rusia diketahui telah memasok pesawat tempur dan helikopter serang ke Myanmar. Sedangkan China memasok pesawat tempur, senjata angkatan laut, kendaraan lapis baja, hingga drone.
Ukraina juga memasok kendaraan lapis baja untuk militer Myanmar. Turki menyediakan senapan dan selongsong peluru. India mengirim kendaraan lapis baja, pengangkut pasukan, dan peralatan angkatan laut termasuk kapal selam dengan torpedo.
Serbia telah mencatat transfer sejumlah kecil sistem artileri dan senjata kecil ke Myanmar. Israel telah memasok fregat dan kendaraan lapis baja ke Myanmar bersama dengan pelatihan polisi.
Korea Selatan mentransfer sistem serangan amfibi pada 2019 tetapi mengumumkan penghentian ekspor militer lebih lanjut setelah kudeta.
